Erdogan Serukan Reformasi DK PBB dan Penghapusan Hak Veto

Ntvnews.id, New York - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) serta penghapusan hak veto di tengah semakin tajamnya persaingan global.

Dalam artikel Bloomberg yang dikutip Anadolu Agency, Rabu, 23 September 2026, berjudul Pencarian Keadilan Global di Dunia yang Berubah, Erdogan menyebut dunia membutuhkan sistem perwakilan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghadapi berbagai tantangan global.

"Dunia lebih besar dari lima," kata Erdogan, merujuk pada lima anggota tetap DK PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Kelima negara tersebut memiliki hak veto yang dapat menentukan apakah sebuah resolusi terkait suatu persoalan dapat disahkan atau tidak.

"Sangat penting untuk mengubah kebutuhan akan reformasi menjadi peta jalan yang konkret," kata Erdogan.

"Inti dari peta jalan ini seharusnya adalah penghapusan hak veto," imbuh dia.

Baca Juga: Israel Sebut Erdogan Seret Turki ke Petualangan Berbahaya di Suriah

Erdogan menilai penambahan negara sebagai anggota tetap DK PBB saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan konsentrasi kewenangan pengambilan keputusan yang saat ini berada di tangan segelintir negara.

Menurut dia, reformasi perlu berlandaskan prinsip bahwa tidak boleh ada negara yang memiliki kewenangan permanen untuk menghalangi keputusan yang didukung mayoritas komunitas internasional.

Erdogan kemudian mengusulkan agar kewenangan Majelis Umum PBB diperkuat. Ia juga menyarankan pembentukan DK PBB tanpa anggota tetap, dengan para anggota dewan dipilih oleh Majelis Umum untuk menjalani masa jabatan tertentu.

PBB (Istimewa)

Dalam konsep yang disampaikan Erdogan, negara yang ingin kembali menduduki posisi di DK PBB harus memperoleh lagi dukungan mayoritas anggota Majelis Umum melalui proses pemilihan.

"Representasi dan akuntabilitas Dewan Keamanan di hadapan Majelis Umum harus ditingkatkan," katanya.

Erdogan juga berpandangan bahwa tatanan internasional pada masa mendatang tidak dapat dibangun dengan mempertahankan struktur hierarki dari masa lalu.

"Perkembangan selama seperempat abad terakhir, yang merupakan periode yang relatif singkat dalam sejarah manusia, telah menunjukkan tidak ada keseimbangan kekuatan dan tidak ada tatanan internasional yang permanen," kata dia.