Kata DPR Pendidikan Gratis Usulan Prabowo Perlu Uang Rp302 T

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana mengratiskan biaya pendidikan sekolah negeri, dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, diperkirakan program tersebut total membutuhkan anggaran sekitar Rp302 triliun.

"Kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Artinya hampir Rp302 triliun," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 25 September 2026.

Walau begitu, kata Said, pelaksanaan pendidikan gratis takkan langsung diterapkan secara menyeluruh. Banggar, menurutnya akan lebih dulu menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk menjalankan pilot project.

Untuk tahap awal, diprioritaskan bagi jenjang SD dan SMP, dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Yang Rp5 triliun khusus pilot project. Rekomendasi Banggar, prioritasnya di daerah 3T," ucapnya.

Said mengatakan, pilot project diperlukan guna memetakan kebutuhan anggaran sekaligus menyiapkan tata kelola program sebelum pendidikan gratis diperluas ke jenjang SMA hingga perguruan tinggi.

Dirinya menargetkan pelaksanaan pendidikan gratis secara lebih luas dapat mulai direalisasikan pada 2028. Tapi, cakupannya tetap akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran negara.

"Di 2028, insya Allah akan menjadi kenyataan. Tetapi sekolah gratis ini idealnya bertahap," kata dia.

Ia memperkirakan, pada tahap awal pemerintah dapat memberikan sekitar 60 hingga 75 persen penerima manfaat pada 2028. Kemudian, cakupan program dapat diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.

Di samping besarnya kebutuhan anggaran, Said mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan perubahan kebijakan dalam pengelolaan tenaga pendidik.

Salah satunya soal rencana penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat yang akan berdampak terhadap pola penyusunan APBN.

Sedangkan untuk pendidikan tinggi, skema kuliah gratis masih perlu dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan memanfaatkan atau memperluas program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Jadi tidak serta-merta diputuskan. Kita ingin tahu dulu tata kelolanya seperti apa," ucapnya.

Dia menuturkan, angka Rp302 triliun yang dihitung saat ini masih berupa proyeksi awal. Pemerintah bersama DPR masih perlu menghitung kebutuhan biaya per siswa serta menentukan cakupan sekolah yang akan masuk dalam program pendidikan gratis.

Perhitungan itu juga perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta. Karena, estimasi Rp210 triliun untuk pendidikan dasar dan menengah serta Rp92 triliun untuk perguruan tinggi masih menggambarkan kebutuhan secara keseluruhan.

"Semua sekolah negeri, lalu yang swasta ke depan bagaimana? Itu perlu kajian yang relatif komprehensif," tandas Said.