Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf akan melaporkan perkembangan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut disampaikan sebelum rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026.
Irfan mengatakan pembahasan BPIH dilakukan bersamaan dengan proses pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang saat ini berlangsung di DPR. Ia menyebut pihaknya telah melakukan pembahasan bersama panitia kerja (panja) DPR selama hampir satu bulan.
"Kami akan melaporkan tentang perkembangan pembahasan BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji dan juga karena ini undang-undang pengelolaan keuangan haji sedang diproses di DPR juga kita akan mengarahkan direktif presiden tentang ini. Itu ya," kata Irfan.
Baca Juga: Wapres ke Batang Pastikan Korban Dugaan Keracunan Makanan Tertangani
Menurutnya, laporan tersebut nantinya diharapkan mendapat arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
"Ini yang akan kita laporkan, mungkin nanti kita mengarahkan arahan beliau. Kita sudah panja DPR dengan kita sudah hampir satu bulan membicarakan," ujarnya.
Irfan menyebut terdapat kemungkinan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah meningkatnya harga avtur.
"Kalau biaya penyelenggaraan, biaya totalnya insya Allah pasti naik karena dari segi avtur pun sudah luar biasa kenaikannya," kata dia.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf (NTVnews)
Meski demikian, Irfan mengatakan pemerintah akan berupaya mencari skema agar kenaikan biaya tersebut tidak terlalu membebani jemaah. Karena itu, ia meminta arahan Presiden Prabowo terkait langkah yang dapat ditempuh.
"Tapi kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi minta arahan presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu meberatjan kepada Jemaah," ujarnya.
Saat ditanya mengenai besaran biaya yang tengah dibahas pemerintah, Irfan belum mengungkapkan angka maupun persentase kenaikannya. Ia mengatakan pembahasan mengenai besaran biaya masih berlangsung bersama DPR.
"Nanti, nanti kita sampaikan. Kita sedang diskusi terus dengan DPR tentang angkanya," kata Irfan.
Ia juga menjelaskan kondisi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah turut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan biaya haji.
"Ya, turun karena kemarin belum ada situasi geopolitik Timur Tengah yang luar biasa ini. Makanya saya lapor kepada beliau tentang perkembangan terakhir," ujarnya.
Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan kenaikan biaya haji, Irfan membenarkan hal tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan persentase kenaikannya.
"Kemungkinan naik, iya," kata Irfan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
