Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan Direktur Utama BPJS Kesehatan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026. Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan setelah pemerintah menyetujui suntikan anggaran sebesar Rp20 triliun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan pada tahun ini. Ia menyebut pembahasan itu dilakukan bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
"Ini kan kemarin, sudah disetujui injeksi 20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil (Menkeu) dan juga Pak Imin (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) ya. Ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 28 September 2026.
Budi menuturkan Presiden Prabowo juga meminta perkembangan terbaru mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan untuk tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu terus dibenahi.
"Nah, Bapak Presiden ingin di-update bagaimana kondisi keuangan BPJS untuk 2027 dan seterusnya. Karena itu harus diperbaiki," sambungnya.
Baca Juga: Foto Koruptor Jimmy Masrin di Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Dirjenpas: Itu Barang Razia
Selain persoalan keuangan, Budi mengatakan pembenahan BPJS Kesehatan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada rumah sakit maupun masyarakat sebagai peserta.
"Kalau bisa perbaikannya bukan hanya dari sisi keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas layanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit juga bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Yang penting kan yang di situ tuh," jelasnya.
Budi juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait lamanya antrean dan akses pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
"Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrinya tetap lama. Masyarakat itu dibeda-bedakan, kalau dia nasabah BPJS, lebih sulit aksesnya," tutur Budi.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas layanan di rumah sakit juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Budi menyebut masih banyak keluhan masyarakat mengenai pelayanan rumah sakit.
"Atau juga kalau misalnya masyarakat masuk ternyata layanannya nggak bagus gitu ya, di rumah sakit-rumah sakit kan banyak sekali keluhan-keluhannya akhir-akhir ini. Nah, itu yang sebenarnya ingin di-update sekarang," imbuh dia.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan dirinya akan menyampaikan sejumlah capaian serta perkembangan pelayanan BPJS Kesehatan kepada Presiden Prabowo.
"Kita laporkan semuanya soal BPJS Kesehatan, capaian-capaian dan pelayanan-pelayanan sehingga nanti bisa mendapatkan arahan dari Presiden," ujar Prihati.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (NTVnews)