Prabowo Dorong Audit Forensik Keuangan Haji

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pembenahan tata kelola keuangan haji. Hal itu disampaikan Dahnil seusai melakukan pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Dahnil mengatakan Presiden mendorong adanya rekonstruksi tata kelola keuangan haji agar pengelolaannya dapat diperbaiki untuk kepentingan jemaah di masa mendatang.

"Itu pertama. Yang kemudian yang kedua, Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, Prabowo juga mendorong dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang selama ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," ujarnya.

Dahnil menjelaskan audit tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi keuangan haji secara faktual. Pemerintah ingin mengetahui kondisi sebenarnya sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait pengelolaannya.

"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya," kata Dahnil.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan kondisi faktual keuangan haji agar tidak muncul persoalan dalam pengelolaan dana jemaah di kemudian hari.

"Jadi jangan sampai kemudian ada finansial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Panggil Menkes hingga Dirut BPJS ke Istana, Bahas Apa?

Dahnil juga mengatakan audit diperlukan agar pemerintahan Presiden Prabowo tidak dinilai keliru dalam mengelola keuangan haji sebelum pemerintah mengetahui kondisi faktual pengelolaan dana tersebut.

"Kenapa? karena kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya," kata Dahnil.

Ia mengatakan Kementerian Haji dan Umrah selanjutnya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait rencana audit forensik tersebut.

"Jadi itu yang akan kami lakukan, nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut," ujarnya.

Dahnil menyebut pembenahan tata kelola keuangan haji tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik-praktik yang dapat merugikan jemaah.

"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah. Demikian," kata Dahnil.