Memanas, Israel Cabut Status Diplomatik Diplomat Belanda di Tepi Barat

Ntvnews.id, Tepi Barat - Pemerintah Israel mengumumkan pencabutan status diplomatik para diplomat Belanda yang ditugaskan sebagai perwakilan untuk Otoritas Palestina. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Belanda yang melarang masuknya produk dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Dilansir dari AFP, Selasa, 29 September 2026, para diplomat Belanda tersebut berkantor di Ramallah, yang menjadi pusat pemerintahan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar memerintahkan mereka menyerahkan kembali dokumen diplomatik yang dikeluarkan Israel dalam waktu tujuh hari.

"Israel tidak akan mengabaikan langkah-langkah yang bertujuan merugikannya," tulis Saar melalui media sosial.

"Setelah jangka waktu tersebut, hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diberikan kepada mereka oleh Negara Israel akan berakhir," tambahnya.

Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Belanda belum memberikan pernyataan mengenai keputusan Israel tersebut.

Baca Juga: Banyak Tokoh Israel Dukung Sanksi Inggris ke Pemukiman Ilegal di Tepi Barat

Pada awal September 2026, pemerintah Belanda mengumumkan kebijakan untuk melarang masuknya barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Produk dari permukiman di wilayah Palestina yang diduduki tersebut menjadi sasaran pembatasan.

Kebijakan itu mulai diberlakukan pada 22 September 2026 dan tidak hanya mencakup pengiriman untuk kepentingan perdagangan, tetapi juga barang pribadi yang dibawa oleh penumpang. Dengan demikian, wisatawan maupun penumpang lainnya yang membawa produk dari permukiman tersebut ke Belanda juga terkena aturan tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, media Belanda dan Israel melaporkan adanya pemeriksaan terhadap bagasi penumpang yang tiba dari Israel di Bandara Schiphol, Amsterdam. Petugas memeriksa barang bawaan untuk memastikan tidak terdapat produk yang masuk dalam daftar larangan.

Belanda bukan negara pertama yang mendapat tindakan balasan dari Israel setelah memberlakukan pembatasan terhadap produk dari permukiman ilegal.

Pada awal September 2026, Israel juga memerintahkan penutupan Konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang berfungsi sebagai perwakilan Inggris untuk Otoritas Palestina. Keputusan itu dikeluarkan setelah Inggris mengumumkan kebijakan melarang impor barang dari permukiman ilegal Israel.

|Negara mana pun yang bertindak memusuhi Israel dan mengambil langkah sepihak terhadapnya akan kehilangan pengaruh dan relevansi di kawasan," kata Saar.

Selain Belanda dan Inggris, Prancis serta Kanada juga telah memberlakukan larangan terhadap barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel. Namun, hingga saat ini Israel belum mengambil tindakan serupa terhadap kedua negara tersebut.

Ketegangan antara Israel dan Belanda sebenarnya telah berlangsung sebelum pencabutan status diplomatik tersebut. Pada Agustus 2026, Israel melarang diplomat Belanda memasuki pusat koordinasi untuk Gaza yang berada di wilayah Israel dan dipimpin oleh Amerika Serikat.

Kala itu, Saar menyebut kebijakan tersebut sebagai respons terhadap apa yang disebutnya sebagai langkah-langkah anti-Israel.