Bendera Vanuatu (Pixabay)
Ntvnews.id, New York - Indonesia memberikan tanggapan terhadap tudingan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81.
Melalui hak jawab di forum tersebut, delegasi Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani secara serius melalui institusi nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang independen.
"Lembaga nasional dan mekanisme hukum kami, termasuk Komnas HAM, terus bekerja guna mengatasi dugaan-dugaan tersebut," demikian pernyataan Indonesia dalam hak jawabnya di PBB.
Indonesia juga menyoroti rekam jejaknya sebagai anggota Dewan HAM PBB serta perannya sebagai presiden Dewan HAM saat ini. Menurut Indonesia, posisi tersebut menunjukkan keterlibatan aktif RI dalam isu HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Delegasi Indonesia turut menekankan pentingnya melihat persoalan HAM di Papua secara menyeluruh. Indonesia menyoroti kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap warga sipil, guru, tenaga kesehatan, hingga aparatur pemerintah.
"Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia," tegas delegasi Indonesia.
Baca Juga: DPR Kecam Pengangkatan Isu Papua di Sidang Umum PBB: Pemerintah Jangan Diam!
Indonesia juga menjelaskan bahwa rencana kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke suatu negara perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi. Menurut delegasi Indonesia, mekanisme tersebut berlaku bagi seluruh negara anggota dan tidak ditentukan oleh negara lain maupun organisasi regional.
Sebelumnya, Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyampaikan keprihatinan mengenai situasi HAM di wilayah Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Kedua negara tersebut menyerukan agar dugaan pelanggaran HAM di Papua mendapatkan perhatian dan verifikasi secara independen.
"Laporan mengenai pelanggaran HAM di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama. Mereka harus diverifikasi secara independen, bukan dibiarkan menjadi bahan perdebatan," kata Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale.
Wale juga kembali menyampaikan seruan agar pemerintah Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua Barat.
"Kunjungan seperti itu adalah tindakan kepercayaan antar teman dan penegasan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan dan tidak ada yang perlu ditakutkan," kata Wale.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
