KPAI Minta Pengawasan MBG 3B Diperkuat

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) perlu disertai pengawasan serta quality control yang lebih ketat di setiap tahapan.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan pengawasan tidak hanya diperlukan ketika makanan dibagikan, tetapi harus dilakukan sejak proses perencanaan hingga makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

"Pentingnya penguatan quality control pada seluruh rantai penyelenggaraan MBG 3B, mulai dari perencanaan menu, pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, higiene sanitasi, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat," kata Jasra Putra di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Menurut Jasra, keberhasilan MBG 3B tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang berhasil diproduksi dan disalurkan. Aspek keamanan, kualitas, kesesuaian dengan kebutuhan biologis, serta manfaat makanan terhadap tumbuh kembang penerima juga harus menjadi perhatian.

Baca Juga: KPAI Kecam Eksploitasi Anak dalam Aksi Massa di Jakarta

"Pentingnya penguatan quality control pada seluruh rantai penyelenggaraan MBG 3B, mulai dari perencanaan menu, pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, higiene sanitasi, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat," kata Jasra Putra di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Jasra menekankan bahwa kelompok penerima manfaat dalam program 3B memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Karena itu, penyediaan makanan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok, termasuk tahapan usia balita.

"Bumil, busui, dan balita memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Karena itu tidak bisa diperlakukan sebagai satu kelompok yang sama. Bahkan pada balita sendiri, kebutuhan makanan berbeda sesuai usia dan tahapan tumbuh kembangnya," ujar Jasra Putra.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan dalam penyelenggaraan MBG 3B tidak dapat dipandang sebagai kesalahan biasa dalam distribusi makanan. Program tersebut menyasar kelompok yang berada pada periode penting dalam pertumbuhan.

Baca Juga: KPAI Terima 426 Pengaduan Kasus Anak Sepanjang Januari-April 2026

"Untuk kelompok 3B, kita bicara tentang periode 1.000 hari pertama kehidupan. Ini adalah masa yang sangat krusial dan tidak bisa diulang. Waktu terus berjalan. Karena itu setiap pemberian makanan harus dikelola dengan baik karena kesempatan untuk memperbaiki kesalahan pada periode ini tidak sama dengan memperbaiki persoalan di kemudian hari," katanya.

Pandangan mengenai pentingnya penguatan pengawasan tersebut juga disampaikan Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Mariman Darto. Ia menilai pengendalian kualitas harus diterapkan sepanjang proses pelaksanaan program, bukan hanya pada tahapan tertentu.

"Penguatan kualitas tidak cukup dilakukan pada satu titik saja, tetapi harus menjadi bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan program. Hal ini penting agar makanan yang sampai kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan, mutu dan kebutuhan kelompok sasaran," katanya.

Mendukbangga Minta TPK Turut Awasi Kebutuhan Menu MBG 3B

Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam siniar On The Record tentang keluarga di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026). (Antara)

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) turut aktif mengawasi kebutuhan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Selasa, Wihaji mengemukakan pihaknya terus memastikan insentif Rp1.000 per ompreng yang diantarkan oleh TPK ke sasaran 3B telah disalurkan secara optimal dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan keamanan pangan.

"Saya sudah diskusi dengan kepala BGN juga, tentu nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang bisa menyesuaikan karena tentu kebutuhannya ibu khususnya yang balita, akan beda dengan yang anak sekolah, khususnya barangkali misalnya yang 2 tahun, tentu beda, nanti kita lagi carikan jalan keluar, tapi diusahakan nanti ada hal-hal yang mesti kita sesuaikan dengan kebutuhan MBG 3B," ujar dia.

Ia mengemukakan, tim TPK yang terdiri dari bidan, tenaga kesehatan, dan kader PKK terus diberdayakan dan dilibatkan aktif untuk ikut mengawal Program MBG 3B.

"Tentu akan kita kawal, jadi ibu-ibu inilah yang akan mengawal program kita tentang MBG 3B dan program-program lain yang berkenaan dengan stunting, karena ini perintah dari Bapak Presiden," katanya.

(Sumber: Antara)