Muzani Imbau Warga Natuna Tak Tergiur Jadi Tentara Bayaran

Ntvnews.id, Natuna - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan masyarakat agar tidak menerima tawaran menjadi tentara bayaran di negara lain. Imbauan tersebut disampaikan setelah muncul informasi mengenai warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri.

Muzani mengatakan masyarakat perlu mempertahankan loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk dengan menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas sebagai tentara bayaran.

"Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan," katanya di Natuna, Rabu, 30 September 2026.

Menurut Muzani, menjaga kesetiaan kepada negara bukan hanya menjadi kewajiban masyarakat. Pemerintah dan berbagai pihak juga perlu berperan dalam menciptakan kondisi yang membuat masyarakat memiliki pilihan pekerjaan yang aman dan layak.

Baca Juga: Muzani: Bangsa Indonesia Berutang Budi kepada NU

Penyediaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat mencegah masyarakat menerima tawaran pekerjaan berisiko di luar negeri.

"Di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang," ujarnya.

Muzani menyampaikan MPR akan terus mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perhatian tersebut terutama ditujukan kepada wilayah perbatasan seperti Natuna.

Ia menilai pembangunan di Natuna tidak cukup hanya berorientasi pada kepentingan pertahanan dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah.

Baca Juga: Muzani: Pemerintah Punya Perhitungan Sendiri Soal Penetapan Status Bencana Nasional

Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di Kantor Bupati Natuna, Rabu, 30 September 2026, Muzani menerima berbagai aspirasi mengenai persoalan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.

Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan pelayanan kesehatan serta ketersediaan energi bersubsidi. MPR berkomitmen mengawal aspirasi tersebut agar dapat disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

"Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna, meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan," katanya.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai seorang warga Natuna yang diduga berada di Rusia dan terlibat dalam konflik bersenjata.

Pemerintah Kabupaten Natuna masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran informasi mengenai aktivitas warga tersebut.

(Sumber: Antara)