AS Resmi Akhiri Misi di Irak Setelah Lebih dari Satu Dekade

Ntvnews.id, Baghdad - Koalisi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) secara resmi mengakhiri misi mereka di Irak setelah lebih dari 10 tahun berada di negara tersebut. Pasukan koalisi sebelumnya dikerahkan untuk membantu Irak menghadapi kelompok-kelompok militan, terutama Islamic State (ISIS), meski kehadiran mereka juga sempat menjadi sumber ketegangan berkepanjangan.

Dilansir dari AFP, Kamis, 1 Oktober 2026, Pasukan koalisi mulai ditempatkan di Irak dan Suriah pada 2014 untuk memerangi ISIS. Ketika itu, kelompok tersebut menguasai sejumlah wilayah strategis di kedua negara serta melakukan berbagai aksi pembantaian dan kekejaman.

ISIS kemudian berhasil dikalahkan di Irak pada 2017 dan di Suriah pada 2019. Namun, pasukan koalisi yang dipimpin AS tetap berada di kawasan tersebut untuk menghadapi sisa-sisa kelompok militan ISIS.

Baghdad dan Washington pada 2024 menyepakati penghentian misi pasukan koalisi di Irak. Setelah kesepakatan itu, personel koalisi mulai ditarik secara bertahap dari sejumlah pangkalan militer di berbagai wilayah Irak. Kehadiran mereka kemudian hanya tersisa di wilayah otonom Kurdistan, bagian utara Irak.

Penarikan personel terakhir koalisi pimpinan AS dari Irak dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 20 September 2026 waktu setempat.

Baca Juga: Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat Mundur

Pemerintah Irak menilai berakhirnya keberadaan pasukan koalisi dapat menghilangkan alasan yang selama ini digunakan sejumlah faksi militan berpengaruh yang didukung Iran untuk mempertahankan persenjataan mereka.

Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menyatakan 1 Oktober, sehari setelah pasukan koalisi AS meninggalkan Irak, harus diperingati sebagai Hari Kedaulatan.

"Ini merupakan momen nasional yang menegaskan tuntasnya perjalanan Irak menuju kedaulatan dan memperkuat eksistensi negara beserta institusinya," demikian pernyataan gabungan para pimpinan eksekutif, legislatif dan yudikatif Irak.

Para pemimpin Irak tersebut juga menegaskan bahwa "keberadaan senjata di luar kendali otoritas negara harus ditangani... sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah, dengan cara yang memperkuat kedaulatan negara".

Al-Zaidi, yang mulai menjabat tahun ini dengan dukungan AS, berkomitmen memperkuat kendali pemerintah atas seluruh persenjataan. Ia juga mendorong agar kelompok-kelompok bersenjata di Irak menyerahkan senjata mereka kepada negara.

Saat perang melawan ISIS berlangsung, pasukan koalisi pimpinan AS dan sejumlah faksi bersenjata yang memperoleh dukungan Iran sama-sama memerangi kelompok tersebut karena menjadi musuh bersama.

Namun, setelah ISIS berhasil dikalahkan, keberadaan pasukan koalisi berubah menjadi salah satu sumber konflik politik dan keamanan yang berlangsung lama di Irak.

Kelompok-kelompok bersenjata tersebut menuntut agar pasukan AS meninggalkan Irak. Mereka kemudian melancarkan serangan menggunakan drone dan rudal terhadap pasukan AS, yang selanjutnya dibalas Washington hingga menyebabkan sejumlah komandan dari kelompok-kelompok tersebut tewas dalam beberapa tahun terakhir.