Pramono Siapkan Tambahan Modal Transjakarta untuk Layani Transportasi Kepulauan Seribu

NTVNews.id , Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan tambahan modal penyertaan bagi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk memperluas jangkauan layanan transportasi hingga ke Kepulauan Seribu. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan penambahan modal diperlukan seiring bertambahnya tanggung jawab Transjakarta, baik dalam melayani transportasi darat maupun mengembangkan layanan Transjabodetabek dan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu.

Modalnya Transjakarta perlu ditingkatkan. Karena memang dengan tugas baik itu, untuk Transjakarta sendiri maupun TransJabodetabek, dan nanti akan mendapat tugas tambahan untuk Transjakarta bagian laut Kepulauan Seribu, modal untuk Transjakarta size-nya pasti harus diperbesar, katanya di Balai Kota DKI, Rabu, 30 September 2026.

Pramono menjelaskan, besaran tambahan penyertaan modal untuk Transjakarta saat ini masih dalam tahap penghitungan. Pemprov DKI perlu memperhitungkan kebutuhan anggaran agar perusahaan transportasi daerah tersebut mampu menjalankan tugas baru secara optimal.

Menurutnya, pemindahan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ke Transjakarta diharapkan dapat menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih profesional.

Baca Juga: Pramono Cerita Pulang dari New York, Ungkap Hasil Diskusi dengan Wali Kota Mamdani

Perluasan tanggung jawab tersebut juga menuntut kesiapan perusahaan dalam menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan transportasi laut.

Pramono juga menegaskan, penambahan modal bukan semata-mata untuk memperluas operasional, melainkan juga mempersiapkan berbagai kebutuhan layanan agar perjalanan masyarakat menuju pulau-pulau di wilayah Jakarta dapat berlangsung lebih mudah.

Dalam rencana pengembangan transportasi laut Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta turut mempersiapkan sejumlah pulau yang berpotensi menjadi titik terminal utama. Beberapa di antaranya adalah Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka. Keberadaan terminal utama tersebut diharapkan dapat mendukung konektivitas antarpulau sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan transportasi.

"Jadi fasilitasnya pasti mempersiapkan apa yang diperlukan untuk transportasi ke Pulau Seribu. Dan di Pulau Seribu kan kita sudah tahu beberapa pulau yang akan menjadi terminal utama, misalnya Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Pramuka, dan sebagainya," imbuhnya.

Selain menyiapkan tambahan modal dan fasilitas, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghitung skema tarif bagi warga Kepulauan Seribu yang menggunakan layanan Transjakarta jalur laut.

Pramono mengatakan, kebijakan tarif perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus keberadaan operasional transportasi.

Selama ini, warga Kepulauan Seribu telah masuk ke dalam kelompok penerima manfaat transportasi darat tertentu. Namun, perluasan layanan ke jalur laut membutuhkan perhitungan tersendiri agar pembiayaan dapat dikelola secara tepat.

Target Beroperasi 2027

Ilustrasi kapal (Kominfotik Kab. Adm. Kepulauan Seribu)

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga sebelumnya menyambut positif layanan Transjakarta Laut yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027, untuk memperkuat konektivitas transportasi warga di Kepulauan Seribu.

Menurut Pandapotan, pengalaman Transjakarta dalam mengelola transportasi umum dapat menjadi modal untuk menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terintegrasi. Namun pengembangannya perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kepulauan Seribu.

Prinsipnya bisa meningkatkan layanan terhadap masyarakat di Pulau Seribu. Bagaimana supaya pelayanannya makin maksimal, ujar Pandapotan di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.

Ia mendorong Transjakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta segera pematangkan kajian dan persiapan teknis. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari kondisi cuaca dan perairan, kebutuhan armada, fasilitas sandar, pola rute, hingga skema pemeliharaan layanan.

Pandapotan juga mendukung penerapan konsep hub dan spoke. Melalui skema tersebut, kapal berkapasitas besar melayani rute kapal utama dari Jakarta menuju pulau tertentu, sementara berukuran lebih kecil menjadi pengumpan yang menghubungkan pulau-pulau lainnya.

"Tidak semua kapal besar bisa sandar di pulau-pulau itu. Jadi, kapal besar bisa melayani dari Jakarta ke Pulau Seribu, kemudian kapal-kapal kecil melayani antarpulau," katanya.

Menurutnya, pola tersebut berpotensi memperluas akses mobilitas warga sekaligus membangun sistem transportasi Kepulauan Seribu yang lebih terintegrasi. Meski demikian, ia meminta, Transjakarta diberi waktu untuk menyelesaikan kajian secara matang.

Baca Juga: VIDEO: Bus Transjakarta 4C Rute JIEP Tiba-tiba Mengeluarkan Asap

"Kasih kesempatan dulu menilai. Kajian itu tidak mungkin berlaku seperti telapak tangan," ujarnya.

Pandapotan optimistis target operasional pada tahun 2027 dapat tercapai apabila kajian dan persiapan teknis yang dipersiapkan sepanjang tahun ini. Adapun bentuk kelembagaan dan skema pengelolaan layanan dapat ditentukan berdasarkan hasil kajian.

Terkait opsi pembentukan anak perusahaan, ia menilai, skema tersebut tidak selalu berarti menambah beban operasional. Sebaliknya, anak perusahaan dapat menjadikan pengelolaan transportasi laut lebih fokus dan terspesialisasi.

"Enggak mungkin semua kegiatan harus di satu holding. Kalau bikin anak perusahaan enggak apa-apa. Malah makin terspesifikasi dan punya fokus kegiatan," katanya.

Selain itu, ia juga membuka peluang tenaga operasional yang selama ini bekerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub untuk melanjutkan tugas dalam skema pengelolaan Transjakarta Laut.

“Bisa saja nanti karyawan-karyawan yang di UPT itu ditarik kalau sudah diserahkan ke Transjakarta dan dikelola Transjakarta,” tutup Pandapotan Sinaga.

Ilustrasi - Bus Transjakarta melintas di Jalan Merdeka Selatan arah Balai Kota Jakarta (Antara)