Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi mulai Jumat, 2 Oktober 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus utama menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di Indonesia Timur, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa aktivasi ini difokuskan pada dapur-dapur SPPG yang telah memenuhi standar kelayakan dan siap beroperasi.
Sebanyak 16 provinsi yang menjadi target aktivasi serentak meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
"Kami memutuskan bahwa pada hari Jumat, 2 Oktober 2026 ini, kami melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia," kata Sudaryono, 2 Oktober 2026.
Baca Juga: BGN: Pembagian Insentif SPPG Menyesuaikan Jumlah Porsi dan Kapasitas Dapur
Dari total 480 SPPG yang diaktifkan, BGN merinci sebanyak 211 SPPG merupakan mitra mandiri, sementara 269 lainnya adalah SPPG yang berlokasi di daerah terpencil yang tersebar di 116 kabupaten/kota.
Kendati telah diaktifkan secara resmi, Sudaryono menegaskan bahwa dapur-dapur tersebut tidak akan langsung menyalurkan makanan. Aktivasi ini merupakan penanda dimulainya rangkaian tahapan persiapan operasional yang ketat sebelum MBG benar-benar didistribusikan kepada penerima manfaat.
Tahapan-tahapan tersebut meliputi pelatihan khusus bagi para penjamah makanan, penyiapan operasional, pendataan secara detail, hingga penetapan jumlah penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kapasitas dan kesiapan masing-masing dapur.
"Setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan termasuk pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya," jelas Sudaryono.
BGN memproyeksikan bahwa seluruh tahapan persiapan ini akan memakan waktu kurang lebih satu bulan. "Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi penuh pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi," tambahnya.
Perluasan Program MBG ke Wilayah 3T
MBG Buka Kesempatan Zuharni Bekerja Dekat Rumah Sambil Urus Keluarga. (Antara)
Perluasan program MBG ke wilayah 3T ini disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah, tak terkecuali di Papua Pegunungan. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menilai kehadiran program ini sangat krusial dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah pedalaman, terutama bagi anak-anak sekolah.
Ones menyebutkan, karakteristik daerah pedalaman sangat berbeda dengan perkotaan, sehingga intervensi pemenuhan gizi yang terarah seperti MBG sangat dibutuhkan.
“Program MBG ini sangat baik karena dapat membantu memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan gizi anak-anak kita yang berada di daerah pelosok. Anak-anak kota mungkin sudah sarapan di rumah, tapi di pedalaman itu berbeda. Karena itu program ini sangat cocok untuk Papua Pegunungan,” ungkap Ones Pahabol.
Selain manfaat kesehatan bagi anak, Ones juga menyoroti potensi perputaran ekonomi lokal. Ia berharap program MBG dapat memberdayakan masyarakat setempat, misalnya dengan mendorong para ibu ('mama-mama') untuk memasok sayur atau buah ke dapur-dapur MBG, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (BGN)