Menko Muhaimin Iskandar (Dokumentasi)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong penguatan literasi keuangan di lingkungan pesantren sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dinilai penting agar santri tidak hanya memiliki bekal keilmuan, tetapi juga mampu mengambil keputusan finansial secara bijak.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris mengatakan, literasi keuangan menjadi bagian penting dari pemberdayaan masyarakat, terutama di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi.
“Di era ekonomi yang penuh ketidakpastian saat ini, melek finansial bukan lagi pilihan, tetapi menjadi keharusan,” ujar Haris, 2 Oktober 2026.
Menurutnya, santri memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari penggerak kemandirian ekonomi, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Karena itu, literasi keuangan perlu menjadi salah satu bekal yang dapat memperkuat peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.
Ia juga mengingatkan santri dan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai praktik keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal dan judi online. Selain berisiko menimbulkan persoalan keuangan, praktik tersebut dapat menghambat upaya masyarakat membangun kemandirian ekonomi.
“Harta bukan tujuan hidup, tetapi amanah untuk menghadirkan kemaslahatan,” kata Haris.
Ia berharap penguatan literasi keuangan dapat mendorong Pondok Pesantren Salafiyah menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat yang mandiri, dengan menjadikan pengetahuan dan kemampuan mengelola keuangan sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari.
Literasi keuangan juga diperkuat melalui pemahaman mengenai kebiasaan menabung dan perencanaan keuangan sejak dini. Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) K.M. Nuruddin mengajak para santri membangun kebiasaan menabung tanpa harus menunggu memiliki penghasilan sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal Kurnia Tri Puspita mengingatkan pentingnya menyisihkan sebagian rezeki untuk ditabung sebagai bagian dari perencanaan kebutuhan di masa depan. OJK juga memiliki peran dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi aktivitas di sektor jasa keuangan.
Sementara itu, CEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional VII Semarang Ficko Hardowiseto memperkenalkan layanan perbankan syariah yang dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat, termasuk santri, dalam mengelola kebutuhan keuangan sesuai prinsip syariah.
Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah ini merupakan kolaborasi Kemenko PM bersama LPS, OJK, dan BSI. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah mendorong agar literasi keuangan tidak berhenti pada pemahaman mengenai produk keuangan, tetapi menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan membangun kemandirian ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
