Demo Tuntut Ketua KPU Mundur, Pemimpin Partai Kecoak India Ditangkap Polisi

Dilansir dari Reuters, Sabtu, 10 Oktober 2026, Dipke dan sejumlah demonstran ditahan pada Sabtu, 20 Oktober 2026. Mereka memprotes kebijakan KPU yang dinilai bermasalah dan mendesak Kumar bertanggung jawab atas perubahan daftar pemilih tersebut.

Partai Kecoak, yang dikenal sebagai gerakan satire, menuding revisi daftar pemilih itu dilakukan untuk menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Saat aksi berlangsung di New Delhi, sejumlah demonstran muda meneriakkan seruan perlawanan ketika dikejar aparat kepolisian.

"Hidup revolusi!" teriak beberapa demonstran muda di ibu kota New Delhi saat dikejar polisi.

Salah seorang peserta aksi, Yogendra Solanki, yang diseret petugas ke dalam bus, mengecam tindakan aparat dan kebijakan yang mereka protes.

"Ini melanggar hak-hak rakyat dan negara tidak akan menolerir hal ini lagi," kata Yogendra Solanki, salah satu pedemo yang diseret masuk ke dalam bus, kepada Reuters.

Baca Juga: PM Anwar Ibrahim Naikkan Upah Minimum Malaysia Jadi Rp8,7 Juta

Sementara itu, Dipke ditangkap di bandara setelah tiba dari Mumbai. Ia bahkan menantang polisi untuk menangkapnya ketika menghadapi aparat.

"Saya datang untuk ditangkap. Tangkap saya. Saya tidak takut pada kalian," tukas Dipke.

Menurut sumber kepolisian, sekitar 200 demonstran ditahan di Delhi pada Sabtu. Penangkapan juga dilaporkan menimpa sejumlah jurnalis yang tengah meliput aksi tersebut.

Perwakilan dari dua media digital menyebut empat wartawan mereka ikut ditangkap saat menjalankan tugas jurnalistik. Selain itu, sejumlah pengacara yang berunjuk rasa di luar gedung Mahkamah Agung juga dilaporkan ditahan, berdasarkan keterangan asosiasi pengacara melalui media sosial X.

CJP mengecam penangkapan para demonstran dan menyebut tindakan tersebut sebagai "penyadapan terencana" yang bertujuan melemahkan gerakan anak muda.

Aksi protes terhadap penghapusan nama dalam daftar pemilih itu telah berlangsung sejak pekan sebelumnya. Demonstrasi pada Sabtu direncanakan berlangsung di Jantar Mantar, New Delhi, dan disebut sebagai aksi terbesar dalam rangkaian protes yang digelar CJP.

Namun, Kepolisian Delhi sehari sebelumnya menyatakan tidak memberikan izin karena permohonan demonstrasi diajukan melewati batas waktu. Aparat juga memperingatkan akan menangkap peserta yang tetap menggelar aksi dengan melanggar larangan tersebut.

Para pemimpin CJP menolak keputusan kepolisian dan menegaskan akan tetap melanjutkan demonstrasi. Menjelang aksi, puluhan ribu personel kepolisian bersama aparat paramiliter dikerahkan untuk mengamankan situasi.

Otoritas juga menutup puluhan stasiun metro dan membatalkan sejumlah perjalanan kereta menuju New Delhi. Selain itu, layanan internet dalam radius empat kilometer dari lokasi demonstrasi dihentikan sejak Jumat malam.

Di tengah gelombang protes, partai-partai oposisi India telah lama menuduh pemerintahan Modi memanipulasi daftar pemilih demi kepentingan politik mereka. Namun, Ketua KPU Gyanesh Kumar belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.

KPU India dan BJP sebelumnya membantah adanya manipulasi daftar pemilih. BJP menyatakan tingginya popularitas Modi serta pertumbuhan ekonomi India menjadi faktor yang mendukung elektabilitas partai tersebut.

BJP juga menuding partai-partai oposisi berupaya menyesatkan masyarakat karena tidak mampu memenangkan pemilihan umum.

Hingga kini, polemik mengenai revisi daftar pemilih dan penangkapan para demonstran menambah ketegangan politik di India, sementara tuntutan agar Ketua KPU mundur terus disuarakan oleh kelompok pengunjuk rasa.