Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) terlalu kecil. Hal ini diAnggota Komisi VII DPR RI, H. Bambang Haryo Soekartono.
Ia meminta pemerintah memastikan kecukupan anggaran Basarnas untuk mendukung operasi penyelamatan, terutama dalam menghadapi masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Menurut dia, anggaran penyelamatan perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan masyarakat, termasuk pengguna transportasi laut.
Dirinya memandang, kesiapan perlengkapan keselamatan kapal harus diimbangi kemampuan petugas dalam menangani keadaan darurat. Kecepatan respons menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menyelamatkan korban kecelakaan di laut.
"Basarnas harus punya respons time yang terukur. Jadi yang sekarang ini kan kebanyakan kecelakaan lebih banyak diselamatkan oleh nelayan dan kapal-kapal yang melintas di situ," ujarnya, Senin, 12 Oktober 2026.
Bambang turut menyoroti kondisi di lapangan ketika nelayan dan kapal yang melintas turut membantu menyelamatkan korban kecelakaan laut. Menurut dia, kesiapan unsur penyelamatan tetap diperlukan agar penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara optimal.
"Anggarannya Basarnas tidak boleh dikurangi. Kalau perlu ditambah karena anggaran kita cuma Rp1,1 triliun," ucapnya.
Bambang berjanji bakal menyampaikan persoalan kecukupan anggaran penyelamatan kepada pemerintah. Dirinya berharap dukungan anggaran dapat menunjang pelaksanaan tugas penyelamatan dan perlindungan terhadap masyarakat.
"Saya akan sampaikan pada pemerintah bahwa anggaran penyelamatan ini harus cukup dan tidak boleh dikurangi. Karena menyangkut perlindungan terhadap nyawa publik itu sesuai dengan undang-undang," tandasnya.
Ilustrasi: Helikopter Basarnas membawa tiga korban Kapal Virgo Transport 8 tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Jumat (25/9/2026). (Antara)