Menkopolkam Dudung Abdurachman (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menanggapi protes negara-negara tetangga terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Ia menjelaskan, salah satu kendala penanganan kebakaran adalah karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan.
"Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga. Makanya beliau sangat concern sekali. Karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini, ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden," ujar Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Dudung menjelaskan, personel TNI dan Polri telah dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran di sejumlah wilayah. Meski demikian, luasnya area yang terbakar menjadi tantangan dalam upaya penanganan karhutla.
Ia mengatakan akan menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa persoalan karhutla di Indonesia telah menjadi perhatian negara lain. Dudung berharap Presiden dapat memberikan arahan khusus untuk mempercepat penanganan kebakaran di lapangan.
Baca Juga: Karhutla Belum Tuntas, Menhut: Kita Tetap Kerja Maksimal
"Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden, khususnya untuk penanganan yang secara insidentil ini ya," ucapnya.
Dalam laporan kepada Presiden, Dudung juga akan memaparkan perkembangan penanganan karhutla di sejumlah daerah yang menjadi fokus pemerintah, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Laporan tersebut mencakup capaian penanganan, persentase pelaksanaan di lapangan, serta langkah konkret dan penentuan wilayah prioritas.
"Saya hanya melaporkan kepada Bapak Presiden presentasi yang sudah kita lakukan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, Kepulauan Riau dan sebagainya. Apa yang sudah ditangani, berapa persentase yang sudah dilaksanakan, kemudian langkah-langkah konkret yang nanti akan kita lakukan, mana yang menjadi prioritas. Karena ini kan sudah menjadi isu ke negara lain," sambung Dudung.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, Dudung belum memberikan kepastian.
"Ya nanti kita lihat ya," imbuhnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan telah menghubungi Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon untuk membahas penanganan kabut asap akibat karhutla. Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap di Malaysia yang dinilai mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Selain Malaysia, Singapura juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap lintas negara.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
