Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah melakukan pergantian dan rotasi personel untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya pemadaman yang telah berjalan selama berbulan-bulan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengatakan, personel tambahan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) juga telah dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran.
"Sudah, tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI, ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinan, baik TNI maupun Ka polisi," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Dudung menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan kelelahan personel yang telah bertugas memadamkan karhutla dalam waktu lama. Menurut dia, rotasi dan pergantian anggota telah menjadi bagian dari langkah yang disiapkan oleh pimpinan TNI dan Polri.
Baca Juga: Respons Menko Dudung Soal Asap Karhutla yang Disebut Ganggu Negara Tetangga
Penambahan personel tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pemadaman, terutama di wilayah yang menjadi konsentrasi kebakaran. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai penanganan karhutla dari sejumlah pihak terkait, termasuk BNPB.
Dudung menjelaskan, operasi pemadaman saat ini lebih banyak mengandalkan penanganan dari darat. Operasi udara menghadapi kendala karena asap yang terlalu tebal sehingga menyulitkan helikopter menjangkau lokasi kebakaran.
Selain kendala asap, kondisi geografis sejumlah wilayah juga menyulitkan petugas untuk mencapai titik api menggunakan kendaraan maupun alat berat. Kawasan yang menjadi habitat satwa liar turut membutuhkan penanganan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah juga mengoptimalkan langkah mitigasi, termasuk melalui koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna mendukung upaya pengendalian karhutla.
Dudung menegaskan Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam pemadaman. Pemerintah, kata dia, terus mengupayakan berbagai langkah strategis agar kebakaran dapat segera dikendalikan.
Presiden juga menargetkan penanganan karhutla dilakukan secepat mungkin. Pemerintah masih mengupayakan penanganan melalui sumber daya yang tersedia dan belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
"Belum, masih mampu kita menangani," ujar Dudung saat ditanya mengenai kemungkinan penetapan status bencana nasional.
Di sisi lain, pemerintah mendorong penguatan upaya pencegahan agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika api telah muncul. Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat juga menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Menko Polkam Dudung Abdurachman (NTVnews)