Bendera Azerbaijan (Pexels)
Ntvnews.id, Baku - Pemerintah Azerbaijan memberlakukan perubahan aturan berpakaian di sekolah yang berdampak pada penggunaan hijab oleh siswa dan guru. Kebijakan tersebut menuai penolakan setelah sejumlah sekolah dilaporkan melarang kegiatan belajar mengajar bagi mereka yang tetap mengenakan penutup kepala tersebut.
Perubahan aturan yang disahkan pada September 2026 itu tidak secara tegas menyebut larangan jilbab Muslim. Namun, pemerintah membatasi pakaian yang dianggap bertentangan dengan "prinsip sekularisme", yakni pemisahan urusan agama dari pemerintahan.
Seorang guru bernama Zahra Hasanova mengaku mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah bahwa ia tidak lagi diizinkan memakai hijab saat mengajar.
"Sejujurnya, saya sedikit emosional. Saya merasa sakit hati," kata Hasanova, seperti dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia menilai penggunaan hijab merupakan hak pribadi yang semestinya dihormati. Menurutnya, keputusan untuk mengenakan maupun melepas hijab seharusnya berada di tangan masing-masing perempuan.
"[Hijab] adalah pilihan pribadi, dan jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga seharusnya menjadi pilihan saya," ujarnya.
Baca Juga: Iran Bantah Serangan Drone ke Azerbaijan, Tuding Israel Dalang Insiden
Amandemen tersebut mengatur ulang ketentuan seragam bagi siswa di lembaga pendidikan umum negeri. Kantor berita milik negara Azerbaijan, APA, menyebut kebijakan itu bertujuan menyeragamkan pakaian di lingkungan sekolah sekaligus menjaga penerapan prinsip sekuler.
Padahal, sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan beragama Islam. Meski demikian, konstitusi negara tersebut menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler dan menjamin kebebasan beragama bagi warganya.
APA menjelaskan pakaian yang merepresentasikan sejarah, kebudayaan, serta nilai nasional dan moral masyarakat Azerbaijan masih diperbolehkan dalam perayaan tertentu. Namun, penggunaannya harus memperoleh persetujuan Dewan Pedagogi di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.
Pemerintah berpendapat aturan berpakaian diperlukan untuk mempertahankan "standar profesional" serta memberikan dampak positif terhadap "reputasi publik sekolah".
Siswa Boikot Sekolah, Jurnalis Lakukan Mogok Makan
Penerapan kebijakan tersebut memicu gelombang penolakan di Azerbaijan. Sejumlah rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan siswa menangis sambil memeluk guru mereka yang dilaporkan harus meninggalkan sekolah akibat aturan tersebut.
Media lokal juga memberitakan aksi boikot kegiatan belajar mengajar di sedikitnya dua sekolah sebagai bentuk protes terhadap pembatasan penggunaan hijab.
Penolakan turut disuarakan jurnalis Polad Aslanov, yang dipenjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020. Ia melakukan mogok makan untuk memprotes kebijakan baru pemerintah.
"Meskipun berada di penjara, saya tetap bersuara menentang pelanggaran hak-hak konstitusional kita dengan menggunakan satu-satunya cara perjuangan yang tersedia bagi saya - mogok makan!" tulis Aslanov dalam pesan yang diunggah istrinya, Gulmira Aslanova, melalui Facebook.
Di tengah protes yang meluas, muncul pula laporan mengenai dugaan gangguan akses internet di Azerbaijan. Akan tetapi, informasi tersebut belum terkonfirmasi melalui data lembaga pemantau gangguan internet, termasuk Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.
Bendera Azerbaijan (Pexels)
Kontroversi pembatasan hijab di Azerbaijan turut memicu reaksi di Turki. Penolakan disuarakan melalui kampanye media sosial hingga demonstrasi yang menuntut pemerintah Azerbaijan meninjau kembali kebijakannya.
Sejumlah pihak mengaitkan aturan tersebut dengan pengalaman Turki pada 1997, ketika pembatasan terhadap perempuan berjilbab diberlakukan di berbagai institusi.
Saat itu, perempuan yang mengenakan jilbab dilarang mengikuti perkuliahan di universitas. Sebagian lainnya kehilangan pekerjaan di sektor pelayanan publik atau terpaksa mengundurkan diri.
Pekan lalu, sejumlah demonstran berkumpul di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes pembatasan terhadap perempuan Muslim. Mereka meminta pemerintah di Baku mengevaluasi kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan beragama tersebut.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev kemudian menyampaikan pernyataan yang dipandang sebagai kritik tidak langsung terhadap Turki, meskipun kedua negara merupakan sekutu dekat.
Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev mengingatkan pihak luar agar tidak berupaya "mengganggu gaya hidup" masyarakat Azerbaijan.
Aliyev tidak menyebut Turki secara langsung. Namun, pernyataan tersebut disampaikan ketika kritik terhadap kebijakan pembatasan hijab di negaranya semakin meluas.
Pemerintah Turki belum menyampaikan tanggapan resmi mengenai pernyataan Aliyev. Meski demikian, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyoroti peningkatan diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2026.
Persoalan ini menempatkan pemerintah Azerbaijan di tengah perdebatan mengenai penerapan prinsip sekularisme, kebebasan beragama, dan hak perempuan dalam menentukan pilihan berpakaian. Kebijakan yang awalnya diterapkan di lingkungan pendidikan tersebut kini berkembang menjadi isu sosial dan politik yang turut mendapat perhatian di negara tetangga.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
