BBM Langka di Bali, Wayan Koster Terapkan WFH Bagi ASN 15–17 Oktober 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) pada 15–17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tengah upaya percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami kendala di sejumlah wilayah Bali.

Langkah ini diambil setelah antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih terlihat hingga Rabu, 14 Oktober 2026. Dengan membatasi mobilitas pegawai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berharap kendaraan pengangkut BBM dapat bergerak lebih leluasa untuk menyalurkan pasokan ke SPBU.

Kebijakan WFH tersebut diputuskan setelah Koster berkoordinasi dengan jajaran pimpinan PT Pertamina.

"Atas kesepakatan dengan Dirut Pertamina siang hari ini, maka Gubernur Bali memberlakukan kebijakan WFH pada tanggal 15–17 Oktober 2026," ujar Koster di Bali, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ketentuan itu tercantum dalam surat resmi Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG. Penerapannya mencakup instansi vertikal, pemerintah daerah, serta BUMD di Bali. Selain itu, kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah negeri dan swasta juga diarahkan berlangsung secara daring.

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh sektor. Unit pelayanan publik yang bersifat mendesak, layanan kedaruratan, dan aparat keamanan tetap menjalankan tugas dari kantor atau lokasi kerja masing-masing.

Distribusi BBM Dipercepat Selama 24 Jam

Sebelum menetapkan WFH, Pemprov Bali telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mempercepat penyaluran BBM, khususnya di kawasan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Koordinasi tersebut berlangsung sejak Selasa sore, 13 Oktober 2026.

Koster menjelaskan, rapat bersama pimpinan Pertamina membahas skema penyaluran BBM dari dua depo menuju SPBU di wilayah yang terdampak.

"Pada rapat kemarin sore pukul 16.00 sampai malam bersama Dirut Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, disepakati skenario percepatan distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan," jelasnya.

Untuk mempercepat pemulihan pasokan, Pertamina menyiapkan operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap. Penambahan personel operasional juga dilakukan agar proses bongkar muat dan pengiriman BBM dapat berlangsung lebih cepat. Sementara itu, kepolisian bertugas mengawal perjalanan truk tangki dari depo menuju SPBU.

"Percepatan dilaksanakan dengan skema depo dan SPBU dibuka selama 24 jam secara bertahap di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Penambahan tenaga operasional Pertamina dan pengawalan truk tangki oleh Polda dari depo ke SPBU agar distribusi lancar," ungkapnya.

Pengamanan di lokasi pengisian BBM turut melibatkan unsur TNI dan Polri. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban di SPBU sekaligus mengatur arus kendaraan yang mengantre.

"Hari ini kami meminta bantuan kepada Pangdam Udayana menugaskan TNI di SPBU serta kepada Polda Bali untuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur menuju SPBU," kata Koster.