Budayawan M Sobary dalam program Suara Nusantara di Nusantara TV
Ntvnews.id, Jakarta - Budayawan Mohamad Sobary memberikan kritik mendalam mengenai legitimasi pemilu, etika kekuasaan, hingga diskursus kepemimpinan nasional.
Dalam pemaparannya, Sobary menekankan pentingnya membedakan antara retorika panggung politik (moral politik) dengan suara hati nurani masyarakat yang ia sebut sebagai moral publik (public morality).
Menurutnya, diskursus resmi di atas panggung sering kali diwarnai narasi pembenaran, sementara aspirasi dan kejenuhan warga di luar panggung utama justru kerap diabaikan.
Sobary membedakan komunikasi publik ke dalam dua ranah: on-stage discourse (diskursus formal di atas panggung) dan off-stage discourse (percakapan warga di luar panggung).
"Paling tidak moralitas itu ada dua dalam kepentingan kita malam ini. Satu moral politik, satu moral publik. Moral publik itulah yang disebut public morality, itu suara hati nurani rakyat nomor satu," ujar Sobary saat hadir menjadi salah satu narasumber dalam program Suara Nusantara di Nusantara TV, Rabu (14/10) malam.
Ia mengingatkan agar percakapan dan keprihatinan masyarakat di luar panggung politik formal tidak dipandang sebelah mata.
Narasi penyucian figur politik hanya karena alasan klaim kemenangan elektoral, menurutnya, tidak otomatis menghentikan kritikan etis atas cara-cara yang digunakan.
Menanggapi berbagai kritik serta catatan kecurangan pemilu—seperti yang disoroti dalam film dokumenter Dirty Vote—Sobary menilai catatan kelam tersebut merupakan hal esensial yang wajib disimak oleh seluruh warga negara.
Baca juga: PSI Sebut Gibran Memiliki Gelar Honours: Dia Lulus Dengan Nilai Dibedakan, Saking Bagusnya
"Begitu juga kawan ahli hukum yang bicara tentang Dirty Vote. Suara yang menjijikkan, pemilihan yang menjijikkan, yang kotornya kotor. Suara itu harus didengar oleh warga negara dalam keseluruhan, tidak boleh hanya didengar oleh partisipan dalam politik," tegasnya.
Bagi Sobary, mendengarkan catatan pelanggaran tersebut merupakan bagian penting dari pendidikan kewargaan (civic education).
Hal ini diperlukan agar publik memiliki landasan moral dan tidak secara buta menerima polesan panggung politik.
"Mari kita belajar agak baik hati sebagai warga negara, tidak bicara tentang politik. Warga negara memiliki moralitas yang inti sarinya dengan seksama dari tempat yang jauh dari panggung. Menyaksikan para aktor di atas panggung terang benderang, kekotoran-kekotoran di atas panggung politik terang benderang," lanjut Sobary.
Terkait sorotan terhadap pimpinan nasional serta isu ijazah dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terus diperdebatkan, Sobary menilai hal tersebut menjadi beban moral tersendiri bagi kekuasaan.
Mengenai bagaimana publik seharusnya membaca keputusan MK dan polemik yang menyertainya, Sobary memberikan pandangan kritis.
"Pertanyaan tentang Gibran bolak-balik... Keputusan MK itu harus dibaca begini: ijazah itu kalimat pokok, tidak ditemukan karena memang tidak ada penuntutan supaya didiskualifikasi itu anak kalimat. Tapi anak kalimat itu membikin Jokowi stres karena itu yang paling berbahaya," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
