Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mempercepat penggunaan anggaran untuk pemulihan pascabencana. Pasalnya, hingga pertengahan Oktober 2026, masih terdapat daerah yang baru merealisasikan kurang dari 10 persen dana bantuan yang diterima.
"Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tetapi ada juga yang masih di bawah 10 persen, padahal ini sudah bulan Oktober pertengahan," kata Tito dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Tito menegaskan bahwa percepatan belanja daerah dibutuhkan agar bantuan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan untuk menangani dampak bencana serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sebagai upaya mendorong percepatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengadakan pertemuan secara daring dengan para kepala daerah di ketiga provinsi. Pemerintah pusat juga akan memberikan pendampingan agar anggaran yang telah diterima dapat digunakan secara optimal.
"Nah, dengan adanya zoom meeting ini, saya berharap teman-teman kepala daerah terpancing, sambil kami juga melakukan pendampingan turun, supaya mereka gunakan uangnya, jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat," ujar dia.
Baca Juga: Lantik Pejabat Kemendagri, Tito: Nomor 1 Loyalitas, yang Pintar Banyak!
Pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak dalam beberapa tahap. Ketika masa tanggap darurat, Presiden memberikan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp4 miliar kepada setiap kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk setiap pemerintah provinsi. Total bantuan pada tahap tersebut mencapai sekitar Rp268 miliar untuk tiga provinsi.
Pada Februari 2026, pemerintah kembali menyalurkan tambahan keuangan daerah senilai Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi beserta kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Bantuan itu juga diberikan kepada daerah yang tidak terdampak secara langsung.
Berikutnya, pada Agustus 2026, pemerintah mengalokasikan tambahan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,9 triliun untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Tito menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terlebih, pemerintah daerah juga telah menerima dukungan anggaran untuk menjalankan berbagai program pemulihan.
"Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama pusat, yang dapat anggaran juga, K/L dan juga daerah, yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja," kata dia.
Di sektor kesehatan, proses pemulihan fasilitas di tiga provinsi tersebut menunjukkan perkembangan positif. Tito menyebut hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak telah kembali beroperasi. Seluruh puskesmas terdampak juga sudah beroperasi, sementara enam puskesmas pembantu masih menjalani proses pemulihan.
Kemajuan tersebut diharapkan mendorong pemerintah daerah mempercepat pemulihan di sektor lainnya dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara maksimal.
Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun, yakni pada 2026 hingga 2028. Percepatan realisasi belanja daerah menjadi salah satu langkah untuk mencapai target tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
