Mentan Jepang Mundur Usai Pangkas Anggaran Daerah yang Tak Mendukungnya

Yana menjadi sorotan setelah pernyataannya pada Mei lalu terungkap ke publik. Ia diduga memangkas anggaran perbaikan jalan di Kota Nasukarasuyama dan Kota Nakagawa karena kedua wali kota di wilayah tersebut tidak memberikan dukungan kepadanya dalam pemilihan umum parlemen pada Februari 2026.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) di Kota Ohtawara pada Mei lalu. Rekaman suara Yana kemudian dibocorkan oleh seorang pelapor atau whistleblower kepada media pada Oktober, sekitar sebulan setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menunjuknya sebagai anggota kabinet.

Yana menjelaskan bahwa keputusannya mundur diambil agar pemerintah dapat kembali berfokus pada kebijakan pertanian.

"(Saya memutuskan mengundurkan diri karena merasa) sangat penting untuk menghindari situasi di mana pemerintah tidak lagi dapat sepenuhnya fokus pada kebijakan pertanian," kata Yana, seperti dikutip dari NHK, Jumat, 16 Oktober 2026.

Sebelumnya, Yana telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menuai kontroversi. Meski demikian, ia mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk menginstruksikan kementeriannya agar memangkas anggaran perbaikan jalan tersebut.

Baca Juga: Unik, Jepang Gelar Lomba Tidur dengan Hadiah hingga Rp225 Juta

Klaim itu tidak meredakan kritik dari kalangan oposisi. Sejumlah partai menilai tindakan Yana telah melampaui batas dan mendesaknya untuk melepaskan jabatan. Kritik serupa juga datang dari internal LDP, yang mempertanyakan kelayakannya sebagai menteri karena dinilai menyalahgunakan kewenangan.

Pernyataan kontroversial tersebut dilontarkan ketika Yana masih menjabat sebagai anggota majelis rendah parlemen Jepang. Ia kembali terpilih dalam pemilihan umum yang berlangsung pada Februari 2026.

Selain polemik pemangkasan anggaran, sejumlah media Jepang melaporkan bahwa Yana diduga mengatur layanan bus antar-jemput gratis bagi para pendukungnya selama kampanye pemilihan parlemen. Kalangan oposisi menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu Jabatan Publik di Jepang.

Mundurnya Yana menjadi pengunduran diri pertama seorang menteri sejak Sanae Takaichi memimpin pemerintahan Jepang.

Takaichi menyampaikan penyesalannya atas polemik yang berujung pada pengunduran diri tersebut. Ia juga mengakui tanggung jawabnya karena telah memilih Yana untuk menduduki posisi menteri.

"Saya yang melakukan penunjukan tersebut. Tanggung jawab atas penunjukannya ada di pundak saya, perdana menteri," kata Takaichi, seperti dikutip Reuters.

Takaichi menyatakan akan mengumumkan sosok pengganti Yana pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pergantian tersebut dilakukan setelah kontroversi yang melibatkan Yana memicu tekanan politik, baik dari partai oposisi maupun dari kalangan internal partai penguasa.

Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintahan Takaichi, terutama terkait integritas pejabat publik dan penggunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan anggaran. Pengunduran diri Yana sekaligus menandai pergantian pertama di jajaran kabinet sejak pemerintahan tersebut terbentuk.