Kantor BGN (Maps)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menyikapi dugaan penganiayaan yang terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Setelah melakukan investigasi, BGN kemudian menyiapkan penegakan disiplin terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap insiden tersebut. Investigasi dilakukan untuk menelusuri kronologi dan mengumpulkan fakta-fakta terkait sebelum menentukan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.
"BGN menaruh perhatian serius terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan KPPG Bogor. Kami telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi dan fakta-fakta terkait. Setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Tysa pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
BGN juga menegaskan, dugaan kekerasan di lingkungan kerja tidak dapat ditoleransi. Namun, penyampaian informasi mengenai perkara tersebut harus tetap mengacu pada fakta hasil pemeriksaan dan tidak mendahului proses penanganan yang sedang berjalan.
Berdasarkan laporan yang diterima, Kepala KPPG Bogor dan Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) berada di lingkungan kantor saat perselisihan terjadi.
Pihak KPPG kemudian berupaya melerai pihak-pihak yang berselisih sekaligus menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, termasuk dalam lingkungan kerja.
BGN memastikan penanganan kasus dilakukan dengan mempertimbangkan hasil investigasi dan ketentuan yang berlaku.
Akan Jalani Sidang Etik Kepegawaian
Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman menyampaikan bahwa institusinya telah menyiapkan langkah kepegawaian terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Salah satu tindak lanjut yang disiapkan menyangkut status Gilang sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Purwakarta. Penanganan terhadap yang bersangkutan akan dilakukan melalui sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN Pusat.
"Sebagai tindak lanjut atas hasil investigasi, posisi yang bersangkutan sebagai Koordinator Wilayah Purwakarta akan dilakukan penanganan melalui sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Rahman.
Ia menjelaskan, proses internal tersebut bertujuan memastikan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang beredar.
Penanganan ini juga menjadi bagian dari upaya BGN menjaga profesionalisme, kedisiplinan, dan integritas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN kembali mengingatkan seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar menjaga profesionalisme, menaati ketentuan kepegawaian, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas.
Perselisihan antarindividu, menurut BGN, tidak boleh diselesaikan dengan tindakan kekerasan, terlebih di lingkungan kerja yang menuntut sikap profesional dan tanggung jawab.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
