Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar Soroti Fondasi Komunikasi Pemerintah yang Perlu Diperkuat

Ntvnews.id, Jakarta - Universitas Paramadina menyoroti pentingnya penguatan fondasi komunikasi publik dan pendekatan empati dalam penyampaian kebijakan pemerintah pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sorotan tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan”. Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, dan masyarakat sipil untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah di tengah dinamika era digital.

Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah. Pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga menghimpun aspirasi, kritik, serta keluhan masyarakat untuk diteruskan kepada Presiden.

“Pikiran Presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, kemudian kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada Presiden atau pemerintah,” ujar Fahd.

Seminar Universitas Paramadina (Istimewa)

Menurutnya, transparansi dan substansi menjadi aspek penting agar pesan kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat sekaligus sesuai dengan mandat komunikasi pemerintah.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah. Ia menyebut adanya anomali ketika ketidakpuasan terhadap presiden yang sedang menjabat lebih besar dibandingkan tingkat kepuasan masyarakat.

Arya menilai, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya kepercayaan publik yang berkaitan dengan belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Persoalan besarnya adalah dalam dua tahun sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur. Ini membuktikan ada problem besar dalam planning communicationpemerintah,” kata Arya.

Seminar Universitas Paramadina (Istimewa)

Ia menekankan bahwa strategi komunikasi pemerintah perlu dirancang secara konsisten dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif.

Dari perspektif akademisi dan praktisi media sosial, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Prabunindya Revta Revolusi, menilai Presiden Prabowo telah memberikan perhatian besar terhadap komunikasi pemerintahan. Namun, banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyampaian informasi kebijakan perlu diimbangi dengan fondasi dan struktur komunikasi yang kuat.

Prabu mengibaratkan kondisi tersebut seperti rumah mewah yang dibangun di atas fondasi rapuh. Menurutnya, penguatan komunikasi pemerintah tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak saluran penyebaran informasi, tetapi juga harus disertai kemampuan memahami kebutuhan masyarakat.

“Untuk memperkuat komunikasi, di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri. Ia menekankan bahwa komunikasi kebijakan harus inklusif, berorientasi pada keadilan sosial, serta melibatkan kelompok rentan dan masyarakat sipil.

Menurut Tunggal, kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi yang seharusnya diterima sebagai bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman.

“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi, komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tetapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara, atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan,” tegasnya.

Pengamat Komunikasi Publik dan Politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, turut mengingatkan pentingnya tanggung jawab sosial dalam praktik komunikasi pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa komunikasi berkaitan erat dengan persuasi, kebenaran, dan kekuasaan. Namun, keberhasilan memengaruhi opini publik tidak boleh dipisahkan dari komitmen terhadap kebenaran dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, tetapi persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggung jawab sosial. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran? Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sosial?” ungkap Gismar.

Webinar tersebut merupakan bagian dari rangkaian Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang terdiri atas alumni, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum, serta dihadiri Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.

Melalui forum ini, Universitas Paramadina berharap berbagai evaluasi dan pandangan kritis yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah untuk memperbaiki strategi komunikasi publik.

Penguatan komunikasi yang transparan, konsisten, empatik, dan partisipatif dinilai menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak hanya tersampaikan kepada masyarakat, tetapi juga dipahami, memperoleh kepercayaan publik, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan.