demonstrasi di Prancis/Antara
Ntvnews.id, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis, mengimbau masyarakat Indonesia yang berada di negara tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul gangguan keamanan di tengah demonstrasi besar di negara tersebut.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Heni Hamidah mengatakan, KBRI Paris terus memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah kerjanya, terutama setelah gelombang demonstrasi besar di Paris pada 17 Oktober 2026.
"KBRI Paris telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah kerja agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan,” kata Heni, Minggu 18 Oktober 2026.
Berdasarkan catatan KBRI Paris, tidak terdapat WNI yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut.
Baca juga: Demo Biaya Hidup di Eropa Memanas, Prancis hingga Italia Ricuh
Meski demikian, Heni menyebut demonstrasi berdampak signifikan terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari perubahan jadwal sekolah hingga gangguan operasional transportasi umum dan kemacetan lalu lintas.
Oleh karena itu, KBRI Paris mengimbau masyarakat Indonesia untuk terus memantau informasi resmi dari otoritas setempat serta menghindari kawasan yang menjadi lokasi demonstrasi.
WNI di Prancis juga diminta menyesuaikan rencana perjalanan apabila terdapat penutupan jalan atau pengalihan rute akibat aksi unjuk rasa.
Heni memastikan KBRI Paris akan terus memantau perkembangan situasi keamanan setelah demonstrasi dan menjaga komunikasi dengan seluruh WNI yang berada di wilayah kerjanya.
Dalam kondisi darurat, WNI di wilayah akreditasi KBRI Paris dapat menghubungi hotline di nomor +33-6-2112-2109.
Baca juga: Demonstrasi Pelajar di Prancis Berlanjut, Sekitar 200 Sekolah Ditutup
Demonstrasi Pelajar Berlangsung Sejak September
Aksi protes besar-besaran dilakukan siswa SMA di berbagai kota di Prancis sejak pertengahan September lalu. Mereka menuntut tambahan dana pendidikan serta perbaikan kondisi belajar, jumlah staf pengajar, dan mekanisme seleksi masuk universitas.
Para siswa melakukan blokade ke berbagai sekolah dan universitas dalam aksinya. Dalam beberapa kasus, unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan.
Merespons tuntutan siswa, Menteri Pendidikan Edouard Geffray mengungkapkan pihaknya sedang meninjau proses penerimaan universitas melalui Parcoursup, platform pendaftaran pendidikan tinggi Prancis yang menjadi sasaran protes.
Geffray juga mengatakan bahwa pemerintah telah menempatkan dua pertiga dari 3.000 guru pengganti yang dijanjikan ke berbagai sekolah.
Sementara itu per Kamis 15 Oktober 2026 1.260 orang telah ditangkap di wilayah metropolitan Paris sejak dimulainya aksi protes pelajar, dengan 86 persen di antaranya merupakan anak di bawah umur. (Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
