Ilustrasi beras (Pixabay)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia menghentikan impor beras umum atau beras reguler selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan tersebut diambil seiring meningkatnya produksi beras nasional dan ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan dukungan produksi dalam negeri yang meningkat dan cadangan pangan yang memadai.
"Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi. Pada akhir 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 3,248 juta ton. Untuk 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, di atas perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton," kata Kurnia Ramadhana.
Kurnia menyebut pencapaian di sektor pangan tersebut didukung sejumlah kebijakan pemerintah. Di antaranya, pembenahan sistem distribusi pupuk, penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta pemberian dukungan kepada kelompok tani di berbagai daerah.
Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan beras masyarakat.
"Pemerintah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang menghambat distribusi, sekaligus menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk meringankan biaya produksi petani," ujar Deputi Bakom RI itu.
Baca Juga: KPK Periksa Kepala Bulog Jateng dan 38 Saksi di Kasus Bansos Beras
Selain mendorong kemandirian produksi beras, pemerintah juga berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor perikanan sebagai sumber protein. Salah satu program yang dijalankan adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kurnia menjelaskan, pada 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun 100 lokasi KNMP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional.
"Pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 100 lokasi (KNMP, red.), dengan 65 lokasi telah memasuki uji coba operasional. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.386 lokasi hingga akhir tahun sebagai upaya memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir," kata Kurnia.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dari sisi produksi pertanian maupun perikanan. Peningkatan produksi beras, pembenahan distribusi pupuk, dan pembangunan infrastruktur bagi nelayan menjadi bagian dari langkah untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar negeri serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
