2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Program MBG Jangkau Lebih dari 57 Juta Penerima Manfaat

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa per 30 September 2026, MBG telah disalurkan melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Seiring dengan perluasan jangkauan program, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap standar kebersihan dan keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

"Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan," kata Kurnia Ramadhana.

Dari sisi pembiayaan, realisasi anggaran MBG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp153,2 triliun per 30 September 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 66,9 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp229 triliun.

Baca Juga: 2 Tahun Gerak Nyata: MBG Hubungkan Pangan, UMKM, dan Gerakkan Ekonomi Lokal

Pemerintah juga berencana memperluas cakupan program pada tahun berikutnya dengan menargetkan lebih dari 72 juta penerima manfaat pada 2027.

"Pada 2027, pemerintah menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat, yang terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata dia.

Perluas Layanan hingga Wilayah 3T

Perluasan program MBG turut menyasar wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Pada 14 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional meresmikan sembilan SPPG baru di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Penambahan tersebut melengkapi fasilitas yang sebelumnya telah beroperasi sehingga jumlah SPPG di wilayah itu kini mencapai 14 unit.

Sembilan fasilitas baru tersebut terdiri atas SPPG Sedanau 2 (Segeram), SPPG Mekar Jaya, SPPG Binjai, SPPG Batu Berian, SPPG Teluk Buton, SPPG Pulau Laut, SPPG Sabang Mawang, SPPG Sededap, dan SPPG Selading.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Uji Coba Penyaluran MBG dengan Sistem Prasmanan

Uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) prasmanan di salah satu SPPG Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. (Antara)

Selain memperluas penerima manfaat dan fasilitas pelayanan, pemerintah mulai menguji metode penyaluran MBG secara prasmanan di sejumlah daerah. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program tersebut terus dikembangkan untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, uji coba penyaluran dengan sistem prasmanan telah dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa, Aceh, Palembang, serta beberapa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Jadi, kami ingin piloting ini betul-betul prima, kami bisa lihat dan mitigasi semua persoalannya, bisa kita atasi, baru kemudian kita secara bertahap, ya, dari katakanlah ini 66 (SPPG, red.), mungkin di tahap berikutnya setelah dua minggu kita evaluasi, kita bereskan, misalnya di 500, habis itu 1.000, 1.500, secara bertahap akan bertambah," kata Sudaryono.

Melalui pendekatan bertahap tersebut, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan sistem prasmanan berjalan optimal sebelum diterapkan secara lebih luas. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan menentukan langkah perbaikan sebelum jumlah SPPG yang menggunakan metode tersebut ditambah.

BGN menargetkan sebanyak 5.000 SPPG mulai menerapkan sistem prasmanan dalam penyaluran MBG hingga akhir 2026.

Perluasan jangkauan penerima manfaat, peningkatan pengawasan keamanan pangan, serta pengembangan metode distribusi menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program MBG selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.