Mendagri Tegaskan Kesejahteraan Warga Perbatasan Adalah Benteng Kedaulatan Negara

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 19 Okt 2026, 16:16
thumbnail-author
Naila Fadhilah
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai serah terima jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BNPPDT) kepada kepada Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Maruli Simanjuntak di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai serah terima jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BNPPDT) kepada kepada Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Maruli Simanjuntak di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan memegang peranan yang amat vital, tidak hanya untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi juga guna memperkuat rasa nasionalisme sekaligus membentengi wilayah kedaulatan negara dari ancaman infiltrasi asing, baik melalui jalur darat maupun perairan.

“Tentu mengembangkan daerah perbatasan agar ada keadilan, rakyat di sana juga lebih sejahtera, dan itu dengan sejahteranya mereka akan memperkuat nasionalisme, dan mereka menjadi buffer zone dari infiltrasi darat maupun laut,” ujar Tito di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, pada hari Senin, 19 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito usai memimpin prosesi serah terima jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BNPPDT) dari dirinya selaku Mendagri kepada Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak.

Menurut Tito, paradigma pengelolaan wilayah perbatasan kini tidak lagi sekadar berfokus pada aspek pertahanan dan pengamanan teritorial semata, melainkan harus diimbangi dengan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang bermukim di garis depan negara. Ia berharap langkah penguatan pembangunan ini mampu menghadirkan rasa keadilan serta memperkokoh semangat kebangsaan demi menunjang ketahanan nasional secara menyeluruh.
 

Lebih lanjut, Tito menaruh harapan besar di bawah kepemimpinan baru Jenderal Maruli sebagai Kepala BNPPDT, efektivitas dan koordinasi lintas sektor dalam mengelola kawasan perbatasan serta pembangunan daerah tertinggal dapat ditingkatkan secara signifikan.

“Nah, saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli, yang sudah banyak pengalaman, dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini, ditambah daerah tertinggal, akan lebih efektif,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BNPPDT yang baru, Jenderal Maruli Simanjuntak, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan seluruh program kerja yang sedang berjalan serta memaksimalkan implementasi program-program strategis yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya.

“Ya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah, sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan,” ungkap Maruli.

Ia menambahkan bahwa berbagai program perencanaan yang disusun pada tahun ini akan segera diakselerasi peleaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya. Dengan adanya perluasan cakupan tugas di bawah naungan BNPPDT, Maruli optimistis pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan ke depan dapat berkembang semakin luas dan optimal.
 

“Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi nanti ke depannya,” pungkasnya.
 
(Sumber: Antara)
 
x|close