Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir saat menyampaikan pidato di hadapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (19/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Indonesia menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat sistem multilateral global melalui langkah strategis pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), serta mengusung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Komitmen penting tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha C. Nasir di hadapan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada hari Senin, 19 Oktober 2026.
“Sebagai pembentuk jembatan, penjaga perdamaian, dan penghubung berbagai pihak, peran-peran ini bukan sekadar gelar. Semuanya merupakan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan mewujudkan sistem multilateral yang lebih kuat dan efektif,” ujar Menlu Arrmanatha.
Dalam pidatonya, Menlu menegaskan bahwa landasan politik luar negeri Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif. Hal ini bermakna bahwa Indonesia senantiasa bersikap mandiri dalam menentukan arah kebijakan serta aktif memberikan kontribusi nyata di kancah internasional. Arrmanatha menekankan bahwa negara yang kuat dan tangguh di dalam negeri akan mampu memperluas jangkauan kontribusinya bagi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan global.
Sebaliknya, dunia yang lebih tangguh akan turut memperkokoh ketahanan nasional Indonesia.
“Semangat inilah yang kami bawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami hadir bukan sekadar untuk berpartisipasi, melainkan untuk membawa gagasan, mengerahkan sumber daya manusia, dan menawarkan solusi,” tegas Arrmanatha.
Rekam jejak diplomasi dan kontribusi Indonesia di panggung internasional telah teruji melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan bendera biru PBB yang konsisten sejak tahun 1957. Selain itu, Indonesia secara konsisten memperjuangkan hak-hak serta prinsip negara kepulauan melalui pengembangan hukum laut internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Dalam sejarah diplomasi multilateralnya, Indonesia tercatat telah empat kali mengemban amanah sebagai anggota tidak tetap DK PBB serta aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga strategis PBB, termasuk Komisi Pembangunan Perdamaian. Saat ini, Indonesia bahkan tengah menjalankan tugas penting di Dewan Auditor PBB serta memegang posisi pimpinan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
“Bagi Indonesia, multilateralisme bukan sekadar tentang memiliki tempat di meja perundingan. Multilateralisme adalah tentang kontribusi yang dapat kita bawa ke meja tersebut. Dan kami tidak akan memperlambat langkah,” pungkas Menlu Arrmanatha.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
