Demo Ricuh, PM Prancis Minta Daerah Berlakukan Jam Malam

Dilansir dari AFP, Selasa, 20 Oktober 2026, Lecornu menggelar rapat darurat bersama sejumlah menteri setelah Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyatakan bahwa aparat kepolisian kehilangan kendali saat kerusuhan terjadi pada akhir pekan.

Seruan pemberlakuan jam malam itu muncul setelah gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests, yang mengorganisasi demonstrasi sebelumnya, mengajak masyarakat kembali berunjuk rasa pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Lecornu meminta otoritas daerah mempertimbangkan penerapan jam malam secara terbatas di kawasan tertentu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus melindungi kegiatan usaha setelah ratusan toko mengalami kerusakan dan penjarahan.

"Saya bertekad penuh untuk memulihkan ketertiban umum," tegasnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah siap memberlakukan status darurat jika diperlukan.

Gelombang protes di Prancis turut menjadi perhatian sejumlah negara Eropa lainnya yang menghadapi keresahan masyarakat akibat kenaikan harga. Bentrokan dalam skala lebih kecil dilaporkan terjadi di Milan dan Belgia pada akhir pekan, sementara aksi protes mulai bermunculan di Spanyol dan Portugal.

Baca Juga: Polisi Prancis Tangkap 1.800 Demonstran Usai Jarah dan Rusak 1.500 Toko

Sekitar 500 ribu orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Aksi tersebut menjadi puncak rangkaian protes selama empat pekan yang awalnya dipelopori pelajar sekolah menengah untuk menuntut perbaikan kondisi pendidikan.

Demonstrasi yang semula berlangsung damai kemudian berubah menjadi kerusuhan di sejumlah tempat. Kelompok bertopeng yang menyusup ke tengah massa dilaporkan menyerang aparat keamanan, membobol dan membakar balai kota serta bangunan publik lainnya, menjarah toko, hingga membakar mobil, sepeda, dan skuter.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez bahkan mengajukan pengunduran diri setelah lebih dari 2.500 orang ditangkap dan hampir 1.000 personel keamanan dilaporkan terluka. Sejumlah demonstran juga menjadi korban, termasuk seorang pengunjuk rasa yang kehilangan tangan akibat ledakan granat pengendali massa milik polisi.

"Pada hari Sabtu, di beberapa kota besar, kita tidak mungkin bisa menatap mata para pemilik toko-setelah ratusan toko mereka dijarah-lalu mengatakan bahwa kita tidak kehilangan kendali," ujar Nunez.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Nunez. Meski demikian, Macron mengakui adanya kekurangan dalam aspek keamanan dan intelijen ketika pemerintah menangani kerusuhan tersebut, padahal sekitar 60 ribu personel penegak hukum telah dikerahkan di seluruh negeri.

Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menyampaikan bahwa lebih dari 2.330 orang ditahan polisi selama akhir pekan. Sekitar 70 persen dari mereka merupakan orang dewasa, dan banyak di antaranya telah tercatat dalam data pihak berwenang.

Dampak kerusuhan juga dirasakan sektor perdagangan. Ketua kamar dagang Alain Di Crescenzo memperkirakan lebih dari 2.000 toko terdampak kekerasan di seluruh Prancis, dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta euro.

Sejumlah Wilayah Batasi Aktivitas Publik

Polisi terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa dalam demonstrasi memprotes kenaikan biaya hidup, tingginya harga bahan bakar, serta kondisi dana pendidikan di Paris, Prancis, Minggu (18/10/2026). (Antara)

Dalam pidatonya kepada masyarakat, Macron mengecam aksi kekerasan yang terjadi selama demonstrasi. Ia menyebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melarang sejumlah unjuk rasa, tetapi tidak sampai mengambil tindakan yang lebih ekstrem.

Pemerintah Kota Marseille pada Senin, 19 Oktober 2026, mengumumkan larangan pertemuan publik mulai pukul 12.00 hingga 20.00 waktu setempat sebagai bagian dari langkah pengamanan.

Uni Eropa turut mengecam kerusuhan tersebut dan menyebut kekerasan sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Namun, blok tersebut menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai harus tetap dilindungi di Prancis.

Pemerintah Jerman juga mengutuk aksi kekerasan dan memperbarui imbauan perjalanan bagi warganya yang hendak berkunjung ke Prancis. Berlin memperingatkan bahwa demonstrasi lanjutan dan kemungkinan terjadinya kekerasan kembali masih perlu diantisipasi dalam beberapa hari mendatang.

Sementara itu, Inggris menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan.

Pemerintah Prancis kini menghadapi tantangan untuk memulihkan keamanan sekaligus merespons keresahan masyarakat akibat tekanan biaya hidup. Rencana penerapan jam malam menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan untuk mencegah kerusuhan serupa kembali terjadi.