Pramono Dorong Jakarta Jadi Pusat Perfilman Asia Tenggara

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendorong Jakarta menjadi pusat produksi film di Asia Tenggara melalui kemudahan perizinan, insentif pajak, dan penguatan kerja sama dengan industri perfilman internasional.

Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing film Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Ibu Kota.

Pramono menyampaikan hal tersebut saat membuka Jakarta Film Summit 2026 bertema Jakarta Shaping the Future of Film di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026.

Forum tersebut mempertemukan lebih dari 1.000 profesional perfilman dari dalam dan luar negeri. Kehadirannya diharapkan dapat membuka peluang investasi, memperluas jaringan pelaku industri, serta mendorong kolaborasi produksi film lintas negara.

"Jakarta memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat produksi film di Asia Tenggara dan kota sinema, karena didukung infrastruktur yang lengkap, keberagaman lokasi syuting, serta konsentrasi industri perfilman nasional," katanya.

Menurutnya, Jakarta punya modal kuat untuk menjadi salah satu pusat industri perfilman regional. Sekitar 80 persen rumah produksi dan pembuat film di Indonesia beroperasi di Jakarta, didukung lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter yang beragam.

Lokasi tersebut mencakup kawasan bersejarah hingga pusat bisnis modern yang dapat menunjang kebutuhan produksi berbagai genre film.

"Potensi ini yang ingin kita optimalkan. Jakarta sebenarnya sudah menjadi pusat perfilman di Indonesia. Namun, kita tidak ingin hanya jago kandang. Kita ingin film-film Indonesia mampu bersaing di dunia internasional, setidaknya di tingkat ASEAN," imbuhnya.

Untuk memperkuat ekosistem perfilman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membentuk Jakarta Film Commission (JFC) dan menghadirkan layanan Filming in Jakarta.

Layanan tersebut dirancang untuk membantu pelaku industri mendapatkan informasi lokasi syuting, mengurus perizinan, serta mengoordinasikan kebutuhan produksi film dan audiovisual di Jakarta.

Selain kemudahan perizinan, Pemprov DKI juga memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi tontonan film nasional yang diputar di bioskop Jakarta.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 yang kemudian diubah melalui Keputusan Gubernur Nomor 591 Tahun 2026.

Pramono berharap insentif tersebut dapat mendorong rumah produksi meningkatkan aktivitas produksi sekaligus memperkuat keberlanjutan industri film nasional.

"Kami berharap keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi untuk kembali membuat film. Penerimaan pajak yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem perfilman," imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pramono menilai perkembangan industri perfilman dapat memberikan dampak ekonomi yang luas. Aktivitas produksi film berpotensi menggerakkan berbagai sektor pendukung, mulai dari pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menyebut sektor ekonomi kreatif saat ini berkontribusi sebesar Rp410,56 triliun atau 11,16 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.

Menurutnya, penguatan industri film dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus membuka lapangan kerja bagi berbagai profesi, mulai dari aktor, sutradara, penulis skenario, kru produksi, hingga pelaku usaha lokal.

Pemprov DKI juga ingin memastikan manfaat pertumbuhan industri perfilman tidak hanya dinikmati pelaku usaha di Ibu Kota.

"Kita juga ingin manfaat dari pertumbuhan industri perfilman ini tidak hanya dirasakan Jakarta. Karena Indonesia punya banyak cerita, budaya, lokasi dan talenta hebat di berbagai daerah," ungkapnya.

Bioskop (BENO NTV)

Rano Karno Ungkap Jumlah Penonton Film Indonesia

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Jakarta Film Summit dirancang sebagai forum untuk membahas arah dan masa depan industri perfilman. Kegiatan ini melengkapi Jakarta Film Week yang lebih berfokus pada festival dan pemutaran film.

Rano mengungkapkan, jumlah penonton film di Indonesia sepanjang 2025 mencapai hampir 122 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 juta orang menonton film nasional.

Adapun hingga Oktober 2026, jumlah penonton film di Indonesia tercatat hampir 70 juta orang. Menurut Rano, angka tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan industri perfilman yang didukung data dan pemetaan kontribusi ekonomi secara lebih terukur.

Karena itu, Pemprov DKI berencana memperkuat kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi sektor kreatif, termasuk industri perfilman.

"Ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor. Kami ingin bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari sektor ini secara lebih terstruktur, termasuk kontribusi industri perfilman," ujarnya.

Ia menilai pengukuran tersebut penting untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan industri kreatif di Jakarta.

Rano menambahkan, pengembangan layanan Filming in Jakarta akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan mitra internasional dan berbagai daerah di Indonesia.

Upaya tersebut diharapkan dapat mempermudah proses produksi film, memperluas akses kerja sama, serta memberikan kesempatan lebih besar bagi talenta lokal untuk terlibat dalam proyek perfilman berskala internasional.

Melalui Jakarta Film Summit 2026, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Ibu Kota semakin dikenal sebagai kota sinema yang mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.