Juru Bicara BGN Tysa Novenny. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Selama kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengintensifkan langkah penyesuaian serta penajaman (refocusing) sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan efektivitas dan ketepatan distribusi demi mendongkrak kualitas gizi masyarakat secara nasional.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus memperbaiki tata kelola program secara berkesinambungan serta responsif terhadap berbagai kritik dan masukan dari publik.
"Kita juga terus melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Jadi, yang mendapatkan MBG kita prioritaskan kepada kelompok yang membutuhkan, sekitar 1.653 sekolah elit sudah tidak lagi menerima MBG, dan kami membuka dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini fokus di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) serta stunting tinggi," ujar Tysa.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap kali muncul insiden yang berkaitan dengan kesehatan atau keamanan penerima manfaat, pihak BGN secara sigap menerjunkan tim respons cepat krisis sekaligus mengevaluasi kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di unit-unit SPPG terkait.
"Kami punya tim respons cepat krisis dan SPPG dengan kejadian [yang melanggar keamanan pangan] tersebut sudah kami tutup, baik secara sementara maupun permanen," imbuhnya.
Di samping itu, BGN kini tengah menguji coba model pelayanan prasmanan (piloting) di 66 titik lokasi. Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola secara menyeluruh, BGN juga mewajibkan seluruh unit SPPG di berbagai daerah untuk mengintegrasikan kamera pengawas (CCTV) di dapur masing-masing agar aktivitas pengolahan makanan dapat dipantau langsung dari pusat secara real-time.
"CCTV seluruh dapur akan terkoneksi ke pusat untuk memantau apakah SOP di tiap dapur dijalankan atau tidak, selain itu, dari segi komunikasi pun, kami perbaiki lebih intensif, baik komunikasi publik maupun antarlembaga," jelas Tysa.
Dalam implementasinya, pemerintah terus berupaya memperluas cakupan layanan dengan tetap memperketat standar keamanan pangan. Berdasarkan data per 30 September 2026, Program MBG tercatat telah sukses menjangkau hingga 57 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 27.486 unit SPPG.
Sebagai langkah penegakan disiplin higienitas, BGN juga telah mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara 1.276 unit SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari sisi pembiayaan, realisasi anggaran program ini hingga 30 September 2026 telah mencapai Rp153,2 triliun, atau setara dengan 66,9 persen dari total pagu efektif sebesar Rp229 triliun.
Menyongsong tahun 2027 mendatang, pemerintah telah mematok target ambisius agar Program MBG dapat memperluas jangkauannya hingga menyasar 72,4 juta penerima manfaat, yang mencakup peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan serta kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
