BGN Benahi Tata Kelola MBG Lewat Revolusi MBG 2.0, Perkuat Keamanan Pangan dan Ketepatan Sasaran

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi tata kelola yang disebut sebagai revolusi MBG 2.0. Langkah ini mencakup peningkatan standar keamanan pangan, penataan data penerima manfaat, penguatan akuntabilitas, hingga pengembangan inovasi penyajian makanan.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan arah pengembangan program kini tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan penerima manfaat. BGN juga memprioritaskan kualitas pelaksanaan agar makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan dan gizi serta diterima oleh kelompok sasaran yang tepat.

"Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja," ujar Tysa di Jakarta, Rabu.

Tysa menjelaskan, perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Aspirasi yang diterima menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk memperbaiki sistem pengelolaan, meningkatkan pengawasan, dan memastikan standar program diterapkan secara lebih konsisten.

Baca Juga: BGN Benahi Tata Kelola MBG, Perketat Disiplin ASN dan Pengawasan Dapur

Salah satu langkah yang ditempuh dalam kerangka MBG 2.0 adalah memperketat persyaratan higiene dan sanitasi. BGN mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan makanan yang disiapkan dan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Selain itu, BGN memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menata kembali mekanisme kerja sama, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan program. Pembaruan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap pihak menjalankan perannya sesuai ketentuan.

Pembenahan juga menyasar pendataan penerima manfaat. BGN menyinkronkan data yang tercatat dalam sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi faktual di lapangan. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian data administrasi dengan jumlah serta keberadaan penerima manfaat yang sebenarnya.

Sejalan dengan langkah tersebut, BGN melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. Penataan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya sekaligus memastikan distribusi makanan menjangkau kelompok yang sesuai dengan kriteria program.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, BGN Terus Benahi Sasaran dan Pengawasan Program MBG

"Dengan skala program yang semakin besar, ketepatan data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan," ucap Tysa.

Di sisi lain, transformasi MBG 2.0 turut mendorong inovasi dalam pola penyajian makanan. BGN telah menguji coba konsep MBG prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Percontohan ini menjadi salah satu alternatif pengembangan layanan

(Sumber: ANTARA)