Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan bahwa pengelolaan gambut (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) memprioritaskan pengelolaan ekosistem gambut di tujuh provinsi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut juga menyasar kawasan konsesi perusahaan yang memiliki ekosistem gambut.
Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan, tujuh provinsi yang menjadi prioritas meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan.
"Kalau untuk kebakaran, kita ada enam provinsi sementara ini, plus Papua Selatan berarti tujuh. Jadi ada Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan," kata Satyawan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026 malam.
Satyawan menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, BPGMN mendapat mandat untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove. Khusus untuk kawasan gambut, perhatian diarahkan pada pengawasan tingkat kebasahan lahan dan pengelolaan air guna mencegah kekeringan yang dapat memicu kebakaran.
Baca Juga: OIKN Gelar Perayaan HUT ke-80 RI Selama Tiga Hari di Ibu Kota Nusantara
Selain itu, BPGMN akan membangun sekat kanal untuk meningkatkan dan mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kondisi ekosistem tetap basah sehingga risiko karhutla bisa ditekan.
Dalam pelaksanaannya, BPGMN akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang wilayah kerjanya mencakup ekosistem gambut.
"Kita sudah minta arahan dari Menteri Kehutanan terkait dengan data konsesi yang punya ekosistem gambut. Ada sekitar 80 PBPH," ujarnya.
Satyawan menambahkan, sekitar satu pekan setelah dilantik, pihaknya masih menyusun program kerja serta rencana pengelolaan gambut dan mangrove untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga nonprofit yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta kalangan akademisi.
"Karena kita sifatnya lintas sektoral juga dengan BMKG, BNPB, dengan Kementerian Kehutanan, dan nanti juga akan ada keterlibatan dari TNI ketika pembangunannya akan sangat masif ini," ujar Satyawan Pudyatmoko.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, BPGMN berupaya memperkuat pengelolaan ekosistem gambut secara terpadu. Pengawasan tata air, pembangunan sekat kanal, serta pelibatan perusahaan pemegang konsesi menjadi bagian dari langkah pencegahan karhutla di wilayah-wilayah prioritas.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
