Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup hingga Akhir 2026, Sebanyak 364 Sudah Dirampingkan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melanjutkan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama perusahaan yang mengalami kerugian dan memiliki kinerja keuangan tidak sehat. Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 700 BUMN ditutup sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi perusahaan pelat merah.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis, 22 Oktober 2026.

Ia mengungkapkan, proses konsolidasi dan perampingan BUMN terus berjalan. Hingga malam sebelumnya, pemerintah telah menggabungkan atau menutup sekitar 364 perusahaan. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 700 perusahaan sampai Desember mendatang.

"Dari 1.000 BUMN, 1.074 kita sudah konsolidasi sudah tutup, sudah streamlining kurang lebih 364, sampai tadi malam. Sampai Desember akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup," ujarnya dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026, JIEXPO Convention Centre, 22 Oktober 2026.

Prabowo menilai, dalam dua tahun pemerintahannya, langkah pembenahan BUMN mulai menunjukkan hasil. Ia menyebut perusahaan yang terus mencatat kerugian telah ditutup, sedangkan sejumlah perusahaan yang sebelumnya kesulitan memperoleh keuntungan kini mampu membukukan laba.

Menurutnya, penutupan akan menyasar perusahaan yang tidak efisien, terus mengalami kerugian, maupun terbukti membuat laporan keuangan palsu.

"Yang tidak efisien yang merugi yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup," sebutnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan tidak seluruh BUMN memiliki kinerja buruk. Ia menyebut sejumlah perusahaan pelat merah justru berhasil meningkatkan keuntungan secara signifikan setelah dilakukan pembenahan.

"Kita buktikan 2 tahun kita bekerja sudah kita buktikan BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup, yang tadinya tidak bisa untung sekarang sudah untung, ada yang untung 900% ada yang 200% 300% kita bertekad untuk efisiensi," jelasnya.

Baca Juga: VIDEO: Kebakaran Terjadi di Area Parkir Mobil Duri Kosambi, Damkar Turun Tangan

Prabowo juga mengingatkan bahwa keberadaan BUMN harus berorientasi pada pemberian manfaat bagi masyarakat. Karena itu, perusahaan milik negara perlu dikelola secara efisien dan diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyinggung upaya pemerintah menelusuri izin usaha pertambangan (IUP). Prabowo mengatakan pembahasan sebelumnya baru mencakup lima IUP, sementara puluhan izin lainnya masih dalam proses penelusuran.

Pemerintah juga berupaya mendapatkan kajian dari lembaga internasional untuk memastikan besaran cadangan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

"Contoh kita tadi hanya bicara 5 IUP. Masih puluhan IUP yang sedang kita kejar untuk dapat studi-studi internasional untuk meyakinkan cadangan kita berapa," pungkasnya.

Melalui langkah konsolidasi dan penutupan perusahaan yang tidak sehat, pemerintah berharap pengelolaan BUMN menjadi lebih efisien dan produktif. Penataan tersebut juga diharapkan memastikan perusahaan pelat merah mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.