Prabowo Subianto (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis, 22 Oktober 2026. Lembaga ini merupakan pengembangan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dengan cakupan tugas yang diperluas untuk mendorong peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian tersebut dilakukan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya, Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Baca Juga: Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup hingga Akhir 2026, Sebanyak 364 Sudah Dirampingkan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan DNKK memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026. Perubahan tersebut menandai pergeseran fokus kebijakan keuangan, dari perluasan akses layanan menjadi upaya meningkatkan kondisi keuangan keluarga.
“Orientasinya berubah, kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, hanya keterlibatan masyarakat memiliki rekening. Tetapi, Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga,” ujar Airlangga.
Prabowo Jadi Ketua, Ketua OJK Menjabat Wakil Ketua
Dalam susunan organisasi DNKK, Prabowo bertindak sebagai ketua, sementara Airlangga mengemban tugas sebagai ketua harian.
Adapun posisi wakil ketua diisi oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. Sementara itu, jabatan wakil ketua harian dipercayakan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Airlangga juga menyampaikan bahwa sejumlah menteri masuk dalam keanggotaan DNKK. Namun, ia tidak memaparkan secara terperinci seluruh nama maupun pembagian tanggung jawab masing-masing anggota.
Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Dengan penekanan baru pada kesejahteraan keluarga, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki rekening, tetapi juga dari kemampuan mereka memanfaatkan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kondisi ekonomi.
Baca Juga: Walhi Catat 4 Masalah di Dua Tahun Prabowo-Gibran
Salah satu perhatian DNKK adalah memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dengan biaya terjangkau dan persyaratan yang mudah diakses. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan.
Kemudahan memperoleh pembiayaan dinilai penting bagi UMKM untuk mendapatkan modal, memperbesar skala usaha, dan mengembangkan kegiatan bisnis. Melalui DNKK, pemerintah berupaya memastikan perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi perekonomian keluarga dan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
