Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar di tingkat global. Berdasarkan peringkat produk domestik bruto (PDB) dengan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia berada di posisi ketujuh ekonomi terbesar dunia.
Prabowo menilai pencapaian tersebut semestinya menjadi dorongan bagi masyarakat untuk semakin percaya diri terhadap potensi bangsa. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam menghadapi berbagai tantangan.
"Jadi ini sebagai pemimpin kita waspada, tapi yang saya tekankan adalah kita harus sekarang punya rasa percaya diri, bahwa kita bangsa yang kaya, bangsa yang besar. Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, peringkat tersebut menggambarkan besarnya kemampuan daya beli riil suatu negara. Dalam daftar tersebut, Indonesia berhasil menempati posisi ketujuh dunia.
Baca Juga: Guyon soal Isyarat Seskab Teddy Akhiri Pidato, Prabowo: Gue Ini Presiden, Ted
"Berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara. Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ke-7 di dunia. Urutan ke-7, we are the 7th biggest economy in the world, we are strong," lanjutnya.
Mengacu pada proyeksi IMF dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026, PDB Indonesia berdasarkan PPP diperkirakan mencapai sekitar US$5,48 triliun pada 2026. Dengan nilai tersebut, Indonesia berada di bawah Jerman dan menempati posisi di atas Brasil dalam daftar ekonomi dunia berdasarkan PPP.
PPP merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran ekonomi antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga. Pengukuran ini berbeda dari PDB nominal yang dihitung menggunakan nilai tukar pasar.
Meski mengakui besarnya kekuatan ekonomi Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa capaian tersebut harus diiringi dengan pengelolaan kekayaan nasional yang tepat. Menurutnya, kekayaan negara perlu dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.
"Kita kuat dan kita kaya, tapi sekarang masalahnya bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita," tegasnya.
Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis, 22 Oktober 2026. (YouTube Setpres)