Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyampikan paparannya terkait isu politik luar negeri di kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (22/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa keputusan keikutsertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) merupakan wujud komitmen dan ikhtiar nyata bangsa Indonesia dalam memberikan dukungan penuh bagi Palestina, terutamanya untuk agenda pemulihan wilayah Jalur Gaza.
“Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, saat ditemui usai kegiatan taklimat media di Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Nabyl sebagai respons atas pandangan kritis yang dilayangkan oleh lembaga Amnesty International Indonesia, yang sebelumnya menilai bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam BoP merupakan langkah yang keliru.
Jubir Kemlu menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan setiap jalur diplomasi yang ada guna membela kepentingan Palestina, termasuk dengan bergabung ke Dewan Perdamaian. Langkah ini diambil dengan harapan lembaga tersebut dapat berfungsi secara optimal sebagai wahana strategis untuk memperjuangkan terwujudnya solusi dua negara (two-state solution) serta kemerdekaan penuh bagi Palestina.
Di samping itu, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi ini juga dimaksudkan sebagai langkah taktis untuk mengawal jalannya agenda Dewan Perdamaian dari dalam, agar proses pemulihan Gaza serta kemerdekaan Palestina dapat berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat Palestina maupun komunitas internasional.
Meski demikian, ketika disinggung mengenai dinamika pembahasan terkini di internal BoP, Nabyl mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih mengambil sikap untuk “menangguhkan” segala bentuk pembahasan di dalam organisasi tersebut.
Pemerintah juga menyatakan terus memantau dan mencermati secara seksama perkembangan situasi keamanan serta politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, sebelum nantinya menentukan langkah tindak lanjut yang akan diambil di Dewan Perdamaian.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, sempat melontarkan pandangan bahwa Indonesia masih memiliki ruang dan kesempatan untuk menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian.
Pernyataan itu disampaikan Usman pada Rabu, 21 Oktober 2026, sela-sela acara bertajuk “Mendukung perlawanan orang Palestina di tengah genosida” yang turut menghadirkan Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, di Jakarta.
Menurut Usman, pembentukan dewan tersebut sejak awal sudah dipandang sebagai sebuah kekeliruan.
“Kami setuju bahwa sedari awal Board of Peace adalah kesalahan. Sedari awal itu seharusnya tidak terjadi,” ucap Usman.
Ia menilai bahwa Dewan Perdamaian saat ini berada di bawah kendali Amerika Serikat, yang menurut pandangannya cenderung memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan serta operasi militer Israel yang telah menelan banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
