Menko Muhaimin Iskandar (Dokumentasi)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyampaikan, sebanyak 33,1 juta keluarga telah menerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial dalam dua tahun terakhir.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus mendorong mereka agar semakin mandiri secara ekonomi.
"Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp639,6 triliun untuk 43 program dalam rangka mengurangi beban pengeluaran keluarga, antara lain PKH bagi 10 juta keluarga, bantuan sembako bagi 17,6 juta keluarga, serta bantuan beras dan minyak goreng bagi 33,1 juta keluarga,” ucap Menko Muhaimin, dikutip 23 Oktober 2026.
Baca Juga: Cak Imin: Penggunaan APBN Harus Tepat Sasaran di Program SMK Go Global
Menko Muhaimin menyampaikan bahwa angka kemiskinan nasional telah turun menjadi 8,07 persen, dari sebelumnya 9,03 persen pada Maret 2024.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi maksimal 5 persen pada 2029. Pada tahun yang sama, pemerintah juga menargetkan terbentuknya 10 juta orang bekerja dan berusaha.
Upaya pemberdayaan juga menyasar keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Sebanyak 199.929 keluarga telah graduasi dari bansos, sementara 78.337 keluarga mendapat dukungan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
“Kita memiliki tanggung jawab sebesar 22,93 juta jiwa, 88 kabupaten lokasi kemiskinan, kemudian terdapat 16.550 desa yang harus terus kita perhatikan,” kata Menko Muhaimin.
Pemberdayaan keluarga turut dilakukan melalui Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus mendorong orang tua mereka membangun kemandirian ekonomi.
Dengan demikian, upaya memutus rantai kemiskinan tidak hanya menyasar generasi saat ini, tetapi juga membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Menko Muhaimin menegaskan bahwa perubahan pendekatan ini membutuhkan konsistensi dan kolaborasi seluruh pihak.
Kemenko PM akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga agar program perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, akses usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat berjalan terpadu.
“Pemberdayaan bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada bantuan, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kesempatan, kemampuan, dan akses untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
