DPR Minta Pemda Perkuat Mitigasi Karhutla-Kekeringan

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia menilai penanganan bencana berulang tersebut harus disertai solusi jangka panjang untuk melindungi masyarakat dan memulihkan lingkungan.

Ia mengatakan kekeringan dan karhutla yang berulang di sejumlah wilayah Jawa Timur perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pemetaan wilayah rawan dan langkah pencegahan sejak dini penting dilakukan sebelum musim kemarau.

“Kita prihatin melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah harus menghadapi krisis air. Sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di sejumlah kawasan pegunungan,” ujarnya, Jumat, 23 Oktober 2026.

“Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau, karena itu yang harus diperkuat adalah mitigasinya. Jangan menunggu sumur mengering atau hutan terbakar baru semua bergerak,” imbuhnya.

Dia menegaskan bantuan tangki air tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat. Namun, pemerintah daerah perlu menyiapkan solusi berkelanjutan agar warga tidak terus bergantung pada bantuan setiap musim kemarau.

“Kalau setiap tahun desa yang mengalami kekeringan relatif sama, persoalannya sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air penting saat darurat, tetapi solusi permanen diperlukan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan setiap kemarau,” tuturnya.

Di samping itu, Said juga mengingatkan kerusakan hutan dapat memengaruhi fungsi daerah tangkapan air dan memperbesar dampak kekeringan. Karena itu, lanjutnya, pencegahan karhutla perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan pemulihan kawasan terdampak.

“Karhutla dan kekeringan saling berhubungan. Hutan adalah penyangga kehidupan dan daerah tangkapan air,” ucap Said.

Di samping mitigasi, Said meminta pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian penting dari penanganan karhutla. Evaluasi kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air perlu dilanjutkan dengan rehabilitasi sesuai kebutuhan ekologis kawasan.

“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air,” kata dia.

Ia menegaskan keberhasilan mitigasi perlu diukur melalui penurunan dampak kekeringan dan berkurangnya luas kawasan hutan yang terbakar. Menurutnya, bantuan darurat harus tetap berjalan, tetapi pencegahan dan solusi permanen perlu menjadi prioritas untuk mengurangi risiko bencana berulang.