Gus Irfan Akui Dua Anaknya Jadi Tenaga Ahli Kementerian Haji

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengakui bahwa dua anaknya, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad, diangkat menjadi tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Penunjukan tersebut sebelumnya menuai perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Gus Irfan menjelaskan, keterlibatan anak-anaknya bermula ketika Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mulai dibentuk pada akhir 2024. Saat itu, ia dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak belum memiliki staf pendukung maupun fasilitas kerja yang memadai.

Dalam kondisi tersebut, Gus Irfan mengaku mendapat bantuan dari para santri dan anak-anaknya untuk mempersiapkan pembentukan lembaga tersebut. Menurutnya, mereka bekerja secara sukarela selama beberapa bulan tanpa menerima gaji.

"Hanya saya dengan Pak Bang Dahnil saja. Akhirnya Bang Dahnil disambut timnya di--kebetulan beliau dari Kementerian Pertahanan. Saya disambut santri-santri saya, dan sama anak saya," ucap Gus Irfan sebagaimana dikutip dalam keterangannya di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat, 23 Oktober.

"Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama tiga atau empat bulan," tambahnya.

Setelah proses pembentukan lembaga berjalan, sebagian orang yang sebelumnya membantu kemudian diangkat menjadi tenaga ahli. Sementara itu, sebagian lainnya kembali menjalankan kegiatan masing-masing.

"Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya," katanya.

Gus Irfan juga menyatakan bahwa jumlah staf khusus dan tenaga ahli yang direkrutnya masih berada di bawah batas yang diperbolehkan. Ia menyebut dirinya memiliki hak menunjuk tiga staf khusus dan lima tenaga ahli, tetapi tidak menggunakan seluruh kuota tersebut.

"Kementerian Haji, sebagai menteri, saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus. Saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat," ujarnya.

Kebutuhan Pegawai Kementerian Masih Belum Terpenuhi

Gus Irfan menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah menghadapi tantangan besar karena harus mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji sebagai kementerian baru sekaligus membangun struktur organisasi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia.

Berdasarkan analisis jabatan tahun 2026 yang disampaikannya, kementerian tersebut membutuhkan sekitar 7.000 pegawai. Namun, jumlah personel yang tersedia masih jauh di bawah kebutuhan ideal.

Ia menyebut keterbatasan pegawai membuat kementerian harus mengoptimalkan berbagai sumber daya, termasuk tenaga alih daya atau outsourcing, agar pelayanan kepada jemaah tetap berjalan.

"Karena itu semua sumber daya kita kerahkan. Termasuk outsourcing-outsourcing kita kerahkan untuk menutup kekurangan itu," ujarnya.

Baca Juga: Temui Prabowo, Gus Irfan Ungkap Skema BPIH Disiapkan 52:48

Menurut Gus Irfan, kekurangan personel juga terjadi di daerah. Ia mencontohkan sejumlah kantor Kementerian Haji tingkat kabupaten di Jawa Timur yang harus merangkap kepemimpinan karena keterbatasan pegawai.

Ia menambahkan, kebutuhan tenaga kerja masih belum sepenuhnya terpenuhi meskipun jumlah personel telah bertambah dibandingkan kondisi awal pembentukan kementerian.

"Hari ini pun kita masih kekurangan. Dari kebutuhan 7 ribu pegawai kita mungkin baru 4 ribuan, masih kurang 3 ribu," katanya.

Untuk menambah personel, kementerian membuka proses penerimaan serta memberikan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang berpindah dari kementerian lain maupun pemerintah daerah.

Gus Irfan menegaskan, penggunaan tenaga alih daya hanya menjadi solusi sementara selama kebutuhan pegawai belum terpenuhi. Ia menyatakan tenaga tersebut akan dikurangi secara bertahap setelah jumlah personel yang dibutuhkan tersedia.

"Pada saatnya nanti semua tenaga tercukupi maka outsourcing-outsourcing akan secara bertahap kita kembalikan-kembalikan lagi," pungkas Gus Irfan.

Baca Juga: Kapolri Ungkap Hampir 30 Ribu Hektare Lahan Terbakar dalam Kasus Karhutla Korporasi