Pasokan Gas RI Dipangkas, Singapura Siapkan Rencana Darurat dan Tambah Impor LNG

Dilansir dari CNA, Minggu, 25 Oktober 2026, Juru bicara EMA menjelaskan, pengurangan pasokan gas dari Indonesia mencapai 17 miliar British thermal units per hari (bbtud) selama 18 hari. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan media.

"Total pengurangan mencapai 17 miliar British thermal units per hari (bbtud) selama periode 18 hari," kata juru bicara EMA.

EMA menyatakan Singapura telah menyiapkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan gas. Selain itu, Singapore GasCo disebut siap secara operasional untuk meningkatkan impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Respons tersebut menyusul keputusan Indonesia yang mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober 2026, Kebijakan ini ditempuh untuk mengalihkan sebagian pasokan gas agar dapat memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Baca Juga: Gegara Kabut Asap, Maskapai Malaysia Batalkan Penerbangan ke Singapura

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, volume gas yang dialihkan mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari. Jumlah tersebut terdiri atas 15 juta kaki kubik dari Natuna dan 16 juta kaki kubik dari Sumatra.

Gas dari Natuna dialihkan untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam. Sementara itu, pasokan dari Sumatra disalurkan melalui pipa TGI untuk mendukung kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

SKK Migas menjelaskan, pengalihan pasokan tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan gas bagi pembangkit listrik domestik. Kebijakan itu juga mengacu pada Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi dasar prioritas pemanfaatan gas alam untuk kebutuhan dalam negeri.

Lembaga tersebut memastikan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan setiap hari.

Ketergantungan Singapura terhadap Gas Alam

Pengurangan pasokan dari Indonesia menjadi perhatian bagi Singapura karena gas alam merupakan sumber utama pembangkit listrik di negara tersebut. Sekitar 95 persen kebutuhan listrik Singapura dipenuhi menggunakan gas alam.

Selama ini, Singapura mendapatkan pasokan gas melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta impor LNG dari berbagai negara. Sepanjang 2025, gas yang dikirim melalui pipa berkontribusi sebesar 43 persen terhadap total impor gas Singapura. Adapun 57 persen sisanya berasal dari LNG.

Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong sebelumnya telah mengingatkan bahwa meningkatnya kebutuhan gas di Indonesia berpotensi memengaruhi kemampuan negara tersebut untuk memasok energi ke negara lain.

Kota Singapura (Pixabay)

Dalam jawaban di parlemen pada September 2025, Gan menyebut kontrak impor gas Singapura dari Indonesia dijadwalkan berakhir pada akhir 2028. Gan, yang juga menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian, menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan gas yang memadai sekaligus memperluas sumber impor.

Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada satu negara pun yang menyumbang lebih dari 30 persen impor gas Singapura pada 2024.

Sebagai bagian dari upaya diversifikasi pasokan, Singapura tengah membangun terminal LNG kedua yang diproyeksikan mulai beroperasi pada akhir dekade ini. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperbesar kapasitas impor gas sekaligus membuka akses terhadap pemasok dari berbagai kawasan dunia.

Indonesia Evaluasi Kebijakan Ekspor Energi

Pengurangan pasokan gas ke Singapura berlangsung beberapa hari setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Energi dan Transisi Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, mengemukakan kemungkinan penghentian ekspor energi ke negara yang dianggap tidak menghormati Indonesia.

Dalam sebuah acara di Jakarta pada Kamis, Bahlil menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ekspor energi, termasuk mempertimbangkan penghentian pengiriman ke negara tertentu.

"Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak akan ragu mempertimbangkan penghentian ekspor ke negara yang tidak menghormati Indonesia," kata Bahlil.

Sehari sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia mengutamakan kepentingan nasional.

Meski demikian, SKK Migas tidak menghubungkan kebijakan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik dengan pernyataan Bahlil tersebut dalam keterangannya kepada CNA.

Berdasarkan data kantor berita Antara, sekitar 30 persen produksi gas alam Indonesia saat ini dialokasikan untuk ekspor, sedangkan 70 persen lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kebijakan pengalihan pasokan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia menjaga ketersediaan energi domestik, sementara Singapura menyiapkan alternatif untuk mempertahankan stabilitas pasokan gas dan kebutuhan listriknya.