Pendukung Partai Arab Rayakan Hasil Pemilu Israel, Berpeluang Cetak Sejarah

Perayaan berlangsung di kantor Partai Joint List di Nazareth. Para pendukung berkumpul sambil meneriakkan slogan "Ben Gvir pulang lah", yang ditujukan kepada Menteri Keamanan Nasional Israel sekaligus politikus sayap kanan garis keras, Itamar Ben Gvir.

Koalisi partai Arab tersebut berambisi mengakhiri pemerintahan koalisi sayap kanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Ketua Partai Joint List, Yousef Jabareen, menyebut capaian sementara tersebut sebagai momentum bersejarah bagi masyarakat Arab di Israel.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan bersejarah dalam masyarakat Arab," kata Jabareen, dikutip AFP, Kamis, 29 Oktober 2026.

Baca Juga: Astra International (ASII) Kantongi Laba Rp24,6 Triliun hingga Kuartal III 2026

Meski mewakili sekitar 20 persen pemilih di Israel, masyarakat Arab secara tradisional memiliki tingkat partisipasi pemilu yang lebih rendah dibandingkan warga Israel keturunan Yahudi.

Keterlibatan partai-partai Arab dalam pemerintahan Israel selama ini juga menghadapi berbagai kendala. Namun, hasil sementara pemilu kali ini memperlihatkan peluang bagi mereka untuk memperoleh 17 hingga 19 kursi dari total 120 kursi di parlemen atau Knesset.

Dengan perolehan tersebut, partai-partai Arab berpotensi memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan perdana menteri setelah pemilu.

Berdasarkan penghitungan sementara Komite Pemilu Pusat Israel pada Rabu, blok politik Netanyahu sempat unggul atas kubu oposisi setelah 50,1 persen suara masuk dalam penghitungan.

Hasil sementara itu memproyeksikan blok Netanyahu dan kelompok oposisi masing-masing memperoleh 51 kursi di Knesset. Sementara itu, partai-partai Arab diperkirakan mengamankan 18 kursi.

Komposisi tersebut membuka peluang bagi partai-partai Arab untuk menjadi penentu dalam pembentukan pemerintahan berikutnya, terutama apabila kedua blok utama kesulitan memperoleh dukungan mayoritas.

Meski demikian, angka perolehan kursi tersebut masih dapat berubah seiring berlanjutnya proses penghitungan suara.

Berdasarkan ketentuan politik Israel, sebuah blok atau koalisi harus menguasai sedikitnya 61 dari 120 kursi parlemen untuk memperoleh mayoritas yang diperlukan dalam pembentukan pemerintahan.