DPR Minta Konflik RI-Singapura Tak Dibesar-besarkan

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai dinamika hubungan Indonesia dan Singapura, termasuk persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengurangan pasokan gas, tak perlu dibesar-besarkan. Kedua negara, kata Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini, dinilai perlu menjaga komunikasi diplomatik agar perbedaan kepentingan tidak mengganggu kerja sama strategis yang telah terjalin selama puluhan tahun.

"Perbedaan pandangan atau kepentingan sesekali muncul, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya melalui komunikasi dan diplomasi yang konstruktif," ujar Amelia, Kamis, 29 Oktober 2026.

Pernyataan ini ia nyatakan di tengah perhatian terhadap hubungan kedua negara usai persoalan karhutla dan kabut asap lintas batas kembali jadi sorotan, sementara RI mengurangi pasokan gas ke Singapura.

Terkini, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada 28 Oktober 2026. Pertemuan digelar dalam upaya menjaga hubungan bilateral tetap baik.

Amelia memandang, Indonesia dan Singapura memiliki keterkaitan kepentingan di berbagai sektor, mulai dari lingkungan, energi, perdagangan, investasi, hingga infrastruktur internet dan konektivitas digital. Atas itu, perbedaan yang muncul perlu dikelola melalui dialog, bukan justru memperlebar ketegangan.

"Kita juga harus memahami bahwa Indonesia dan Singapura saling membutuhkan. Mulai dari persoalan lingkungan seperti kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas, kerja sama energi untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor-impor, perdagangan, investasi, hingga infrastruktur internet dan konektivitas digital," tuturnya.

Baca Juga: Prabowo Terima Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Hambalang

Perihal pengurangan pasokan gas ke Singapura, Amelia mengatakan pemerintah telah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas produksi dan meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri. Kebijakan itu juga disebut masih berada dalam batas ketentuan kontrak yang berlaku.

Dirinya memandang, Indonesia memiliki hak untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi nasional. Tapi, prioritas tersebut tetap perlu dijalankan dengan memperhatikan komitmen kerja sama yang sudah disepakati bersama Singapura.

"Indonesia tentu berhak memprioritaskan kebutuhan energi nasional, tetapi tetap harus menjaga komitmen kerja sama yang telah disepakati," jelas Amelia.

Ia memandang positif pertemuan Vivian Balakrishnan dengan Prabowo. Amelia mengatakan, langkah tersebut memperlihatkan bahwa kedua negara masih mengutamakan dialog untuk mengelola persoalan yang berkembang.

Sebelum pertemuan tersebut, kedua menteri luar negeri juga telah menyepakati pembentukan satuan tugas bersama untuk menangani karhutla. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi dan penguatan komunikasi bilateral, sehingga penanganan persoalan lingkungan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

Ke depan, ia mendorong agar kerja sama tidak berhenti pada hubungan bilateral, tetapi turut diperkuat melalui mekanisme ASEAN. Kerangka regional yang sudah tersedia, termasuk dalam penanganan pencemaran asap lintas batas, perlu dioptimalkan untuk memperkuat pencegahan, pertukaran informasi, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Amelia, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih sistematis agar persoalan asap lintas batas tidak terus berulang dan memicu ketegangan di antara negara-negara bertetangga.

Baca Juga: Singapura Panggil Petinggi 10 Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan

Ia juga menyoroti momentum keketuaan ASEAN Singapura pada 2027. Posisi itu, kata Amelia, dapat dimanfaatkan Indonesia dan Singapura untuk memperkuat solidaritas kawasan, khususnya dalam menghadapi isu lingkungan, ketahanan energi, dan konektivitas digital.Cari Peta Wilayah

Dirinya mengingatkan pemerintah agar tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas, tanpa mengabaikan komunikasi diplomatik dan kewajiban kerja sama. Setiap persoalan, kata Amelia, perlu diselesaikan berdasarkan fakta dan kepentingan bersama.

"Pada prinsipnya, kita harus menjadi tetangga yang baik. Perbedaan itu wajar, tetapi jangan sampai mengganggu hubungan strategis yang sudah terbangun selama puluhan tahun," jelas dia.

Baginya, dinamika yang muncul justru dapat menjadi kesempatan bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat peran ASEAN dalam menyelesaikan persoalan bersama. Melalui komunikasi yang terjaga serta mekanisme regional yang berjalan efektif, perbedaan kepentingan diharapkan tak berkembang menjadi gangguan terhadap hubungan antarnegara.