Kapolri Silaturahmi dan Sinergi dengan PP Muhammadiyah

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memperkuat kolaborasi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sinergi ini difokuskan pada edukasi masyarakat, pencegahan tindak kriminal, serta penguatan toleransi dan kehidupan sosial yang damai.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi Kapolri bersama jajaran pejabat utama Polri dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Suyudi menyampaikan apresiasi atas dukungan Muhammadiyah yang selama ini berkolaborasi dengan Polri dalam berbagai kegiatan dakwah dan kemasyarakatan, termasuk di berbagai daerah di Indonesia.

"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan PP Muhammadiyah dan jajaran sampai ke pelosok-pelosok Nusantara bersama anggota Polri. Selama ini kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam kegiatan dakwah maupun kegiatan umat di Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, kerja sama tersebut akan terus diperkuat melalui semangat amar makruf nahi mungkar, yakni mengajak masyarakat melakukan kebaikan sekaligus mencegah berbagai bentuk kejahatan.

Menurut Suyudi, Polri dan Muhammadiyah memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

Salah satu agenda utama kolaborasi Polri dan Muhammadiyah adalah meningkatkan edukasi serta literasi masyarakat untuk mencegah berbagai persoalan sosial dan tindak kriminal.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi penyalahgunaan narkotika, judi online, penipuan, kejahatan jalanan, aksi geng, hingga balap liar.

Upaya pencegahan akan diperluas melalui berbagai lingkungan masyarakat, mulai dari tempat ibadah, sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren. Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencegah munculnya perilaku berisiko sejak dini.

“Kami dan Muhammadiyah sudah sepakat akan bahu-membahu bersinergi di lapangan, bagaimana kita memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, baik di tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, kampus-kampus, maupun pesantren-pesantren,” imbuhnya.

Selain edukasi, Polri juga akan memperkuat kegiatan sosial dan keagamaan melalui salat Subuh berjemaah, salat Subuh keliling, salat Jumat keliling, serta program Minggu Kasih.

Kegiatan serupa juga akan didorong di tempat ibadah agama lainnya. Langkah ini bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, meningkatkan toleransi antarumat beragama, serta memperkuat upaya pencegahan gangguan kamtibmas dari lingkungan terkecil.

Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menyambut positif silaturahmi Kapolri dan jajaran Polri. Ia menilai, kedua pihak memiliki kesamaan peran karena sama-sama hadir dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Apalagi Polri sekarang kan Polri untuk masyarakat, dan Muhammadiyah berada di masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Haedar menyebut sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga, antara lain penyalahgunaan narkoba, judi online, perjudian, serta praktik pinjaman yang merugikan masyarakat.

Menurutnya, penanganan berbagai persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Penguatan ketahanan sosial dan kesadaran masyarakat juga diperlukan agar warga tidak mudah terjerumus ke dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

"Kami tadi bersepakat untuk meningkatkan daya tahan masyarakat agar tidak terjebak pada narkoba, pada judi online, maupun perjudian lain, bahkan lintah darat dan hal-hal lain yang merugikan hidup masyarakat,” katanya.

Haedar berharap kerja sama antara Polri dan Muhammadiyah dapat memperluas jangkauan edukasi masyarakat, terutama dalam menghadapi persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan kesejahteraan warga.

Selain membahas pencegahan kejahatan, Haedar turut menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam kehidupan demokrasi.

Ia menyatakan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Namun, kebebasan tersebut perlu diiringi tanggung jawab untuk menjaga martabat bangsa serta menghindari konflik dan tindakan yang menimbulkan kerusakan.

Menurut Haedar, berbagai persoalan kebangsaan perlu diselesaikan melalui komunikasi terbuka, dialog, dan kerja sama antarelemen masyarakat.

“Yang diperlukan sekarang adalah kebersamaan. Sehingga masalah-masalah yang timbul bisa kita dialogkan bersama, diskusikan bersama, dan cari solusi bersama,” tutur Haedar.