Partai Arab Tolak Gabung Koalisi Eisenkot, Siap Dukung Upaya Lengserkan Netanyahu

Ketua Joint List Ahmad Tibi menjelaskan, keputusan tersebut diambil agar proses pembentukan pemerintahan yang dipimpin Eisenkot tidak semakin sulit. Terlebih, sejumlah partai sayap kanan Israel selama ini menolak keterlibatan partai-partai Arab dalam pemerintahan.

"Kami tak akan menjadi bagian dari pemerintahan. Proses koalisi (kami ingin) lebih mudah bukan sulit," kata Tibi dalam wawancara Meet the Press, seperti dilansir dari Jerusalem Post, Senin, 2 November 2026.

Dalam pemilu yang berlangsung pekan lalu, Joint List berhasil memperoleh 11 kursi parlemen. Sementara itu, partai Arab lainnya, Ra'am, mendapatkan delapan kursi.

Adapun blok yang dipimpin Eisenkot mengamankan 48 kursi, sedangkan kelompok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi. Kedua kubu masih membutuhkan dukungan tambahan untuk mencapai ambang mayoritas 61 kursi yang diperlukan guna membentuk pemerintahan.

Blok Netanyahu telah secara terbuka menolak keterlibatan partai-partai Arab dalam koalisi. Netanyahu bahkan berulang kali menuduh partai tersebut mendukung organisasi yang dikategorikan sebagai kelompok teroris.

Baca Juga: Partai Arab Israel Siap Berkoalisi dengan Eisenkot untuk Lengserkan Netanyahu

Di sisi lain, Eisenkot menyatakan terbuka terhadap partai mana pun yang ingin bergabung, selama bersedia memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan.

Persyaratan tersebut mencakup pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter. Selain itu, calon anggota koalisi harus berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel, termasuk kewajiban militer dan dinas nasional bagi seluruh warga, serta mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Meski tidak masuk dalam jajaran pemerintahan, Tibi memastikan anggota parlemen dari Joint List tetap akan mendukung sejumlah langkah politik yang bertujuan menggantikan pemerintahan Netanyahu.

Dukungan tersebut di antaranya diberikan untuk pergantian Ketua Parlemen Israel Amir Ohana. Joint List juga berencana menolak mosi tidak percaya yang diajukan Partai Likud, partai yang dipimpin Netanyahu, terhadap pemerintahan baru yang berpotensi terbentuk.

Tibi menyebut dukungan dari luar koalisi dapat diberikan dengan sejumlah kesepakatan. Di antaranya terkait penanganan tindak kejahatan terhadap warga Arab-Israel serta pengakuan terhadap desa-desa masyarakat Badui.

Proses pembentukan pemerintahan Israel diperkirakan berlangsung alot. Baik kubu oposisi maupun kelompok pendukung Netanyahu harus menghadapi tantangan untuk mengakomodasi kepentingan berbagai partai yang berpotensi memiliki agenda berbeda.

Proses Pembentukan Pemerintahan Israel

Papan reklame raksasa memuat pesan anti-Israel dan anti-Netanyahu di Alun-Alun Enghelab, Teheran, Iran, pada Senin, 12 Oktober 2026. (Antara)

Mekanisme pembentukan pemerintahan di Israel dimulai setelah hasil pemilu resmi diumumkan. Presiden kemudian mengundang perwakilan partai-partai yang berhasil memperoleh kursi di parlemen untuk berkonsultasi, meskipun tidak ada satu partai pun yang meraih mayoritas mutlak.

Setelah melalui konsultasi, presiden akan menentukan kandidat yang dinilai paling berpeluang mengumpulkan dukungan mayoritas parlemen, yakni sedikitnya 61 kursi. Biasanya, pilihan tersebut diberikan kepada pemimpin partai dengan perolehan suara terbanyak.

Namun, presiden juga memiliki kewenangan menunjuk kandidat dari partai yang memperoleh suara lebih sedikit. Situasi serupa pernah terjadi ketika Naftali Bennett ditunjuk sebagai perdana menteri.

Kandidat yang mendapatkan mandat dari presiden memiliki waktu 28 hari untuk menyusun koalisi dan membentuk pemerintahan. Apabila gagal, presiden dapat menunjuk kandidat lain dengan tenggat waktu yang sama.

Jika upaya tersebut kembali menemui kegagalan, mandat pembentukan pemerintahan akan diserahkan kepada parlemen. Anggota parlemen kemudian memiliki waktu 21 hari untuk mencari kandidat yang mampu mengumpulkan dukungan sedikitnya 61 kursi.

Apabila seluruh tahapan tersebut tidak berhasil, parlemen secara otomatis dibubarkan dan Israel harus menggelar pemilihan umum ulang dalam waktu 90 hari.