Pegawai PBB Meninggal dalam Tahanan Houthi setelah Hilang Lebih dari Dua Tahun

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Yaman, Mashdal Mohammed Omar, mengonfirmasi kematian pegawai Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) bernama Mohammed Ibrahim al-Shami. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial X pada Sabtu.

"Saya mengutuk sekeras-kerasnya kematian Mohammed Ibrahim al-Shami, seorang pegawai Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang kematiannya diumumkan hari ini," kata Omar, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Senin, 2 November 2026.

Omar menjelaskan, Al-Shami telah diculik dan ditahan oleh kelompok Houthi selama lebih dari dua tahun. Sepanjang masa penahanan tersebut, keluarganya tidak mendapatkan akses untuk menjenguk maupun berkomunikasi dengannya.

"Kami sepenuhnya menganggap milisi tersebut bertanggung jawab atas penculikan, penghilangan paksa, dan kematiannya dalam tahanan mereka. Sementara itu, keadaan kematiannya masih belum diketahui dan jenazahnya belum diserahkan kepada keluarganya," ujar Omar.

Baca Juga: Pejabat AS dan Kuba Adu Mulut di Sidang Umum PBB

Ia menilai peristiwa tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab PBB dalam melindungi para pegawainya yang menjadi korban penculikan. Omar juga menyoroti lemahnya pemantauan terhadap kondisi pegawai yang ditahan serta upaya untuk memastikan pembebasan mereka.

Omar mengecam penahanan Al-Shami selama lebih dari dua tahun yang berakhir dengan kabar kematian. Selama periode tersebut, keluarga korban tidak memperoleh kesempatan untuk menjenguk ataupun mengetahui kondisi terakhirnya.

Karena itu, ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus tersebut. Omar juga mendesak langkah yang lebih tegas dan efektif agar seluruh orang yang masih ditahan dapat segera dibebaskan.

Selain menuntut pengungkapan penyebab dan kondisi kematian Al-Shami, Omar meminta jenazah korban segera diserahkan kepada keluarganya. Ia turut mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut diproses dan dimintai pertanggungjawaban.

Hingga berita ini disusun, kelompok Houthi maupun PBB belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri HAM Yaman tersebut.

Yaman telah dilanda konflik berkepanjangan sejak 2014, ketika kelompok Houthi mengambil alih ibu kota Sanaa. Situasi tersebut kemudian mendorong intervensi militer koalisi pimpinan Arab Saudi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

Perang yang berlangsung selama bertahun-tahun itu memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Jutaan warga Yaman hingga kini masih bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.