Uni Eropa Desak Polandia Pulihkan Fungsi Mahkamah Konstitusi di Tengah Krisis Politik

Juru bicara Komisi Eropa mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi di Polandia. Pernyataan tersebut disampaikan kepada media Anadolu.

"Komisi terus mengikuti perkembangan terbaru dengan saksama," kata juru bicara Komisi Eropa kepada media, dikutip dari Anadolu, Senin, 2 November 2026.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Polandia memiliki tanggung jawab untuk menjamin Mahkamah Konstitusi dapat bekerja berdasarkan konstitusi nasional serta memperhatikan putusan dan pertimbangan hukum dari Mahkamah Kehakiman Uni Eropa.

Komisi Eropa juga menyinggung pengangkatan delapan hakim baru Mahkamah Konstitusi yang menjadi kewenangan konstitusional Sejm atau majelis rendah parlemen Polandia.

Pernyataan tersebut merujuk pada pendapat Komisi Venesia pada 13 Oktober 2026 yang menegaskan kewenangan Sejm dalam proses pengangkatan para hakim tersebut.

"Selain itu, pada 5 Mei 2026, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengeluarkan tindakan sementara yang mewajibkan otoritas Polandia yang berwenang untuk tidak menghalangi para hakim yang diangkat oleh Sejm pada Maret 2026 dalam mulai menjalankan dan melaksanakan tugas kehakiman mereka," tambahnya.

Baca Juga: Google Gugat Aturan Uni Eropa, Tolak Buka Akses AI Gemini dan Data Pencarian ke Pesaing

Pernyataan Uni Eropa tersebut disampaikan setelah konflik internal Mahkamah Konstitusi Polandia semakin meruncing pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam perkembangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengumumkan pemberhentian sementara Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dan Wakil Ketua Bartlomiej Sochanski dari tugas mereka.

Untuk sementara, kepemimpinan lembaga tersebut diserahkan kepada Hakim Anna Korwin-Piotrowska, yang merupakan salah satu hakim hasil pengangkatan mayoritas parlemen saat ini.

Situasi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi juga semakin tegang hingga aparat kepolisian dikerahkan. Langkah tersebut dilakukan setelah Korwin-Piotrowska menyampaikan adanya ancaman terhadap hakim dan pegawai lembaga tersebut, termasuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Presiden Polandia Karol Nawrocki bahkan memutuskan memperpendek kunjungan kenegaraannya ke Senegal pada Jumat malam untuk segera kembali ke Warsawa. Setibanya di Polandia, ia langsung mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah rekaman yang beredar di media memperlihatkan ketegangan di dalam gedung antara staf pendamping presiden dan para hakim yang baru diangkat.

Usai meninggalkan gedung tersebut, Nawrocki mengecam situasi yang terjadi dan menyebutnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan tatanan konstitusional Polandia. Ia juga meminta para pimpinan parlemen segera menggelar konsultasi darurat.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk. (ANTARA)

Di sisi lain, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk membela kebijakan pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa upaya mengembalikan supremasi hukum di negara tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi pada Sabtu malam, Tusk menuding Presiden Nawrocki bersama kelompok oposisi konservatif telah merusak penegakan supremasi hukum di Polandia.

Tusk juga menyatakan bahwa pengerahan aparat kepolisian bertujuan melindungi gedung Mahkamah Konstitusi dari pihak-pihak yang berupaya melakukan penyerangan.

Perseteruan antara pemerintah dan presiden tersebut semakin memperdalam krisis politik di Polandia. Persoalan utama kini berkisar pada legitimasi pengangkatan hakim serta siapa yang memiliki kewenangan mengendalikan salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara itu.