Presiden Polandia Panggil Pimpinan Partai di Tengah Kisruh Dugaan Kudeta oleh PM

Situasi politik semakin memanas setelah terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan demonstran di sekitar gedung pengadilan.

Dilansir dari AFP, Rabu, 4 November 2026, Nawrocki mengadakan pertemuan darurat dengan para pimpinan partai pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Ia bahkan memutuskan memperpendek agenda kunjungan kenegaraannya ke Senegal dan kembali ke Warsawa untuk menangani persoalan yang disebutnya sebagai "ancaman terhadap keamanan internal".

Perseteruan politik ini bermula dari perbedaan pandangan mengenai proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi Polandia. Pemerintahan Donald Tusk yang berhaluan sentris berseberangan dengan Nawrocki yang berasal dari kelompok nasionalis serta partai-partai oposisi sayap kanan.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Tusk berupaya mendorong sejumlah hakim Mahkamah Konstitusi mengundurkan diri. Pemerintah menilai para hakim tersebut tidak memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya karena dinilai terpengaruh kepentingan politik.

Kebijakan tersebut menuai penolakan dari Partai Hukum dan Keadilan (PiS), kelompok politik sayap kanan yang sebelumnya memegang kekuasaan dan menjadi pihak yang mengangkat para hakim tersebut.

Ketegangan semakin meruncing setelah Presiden Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dinonaktifkan dari jabatannya. Keputusan itu kemudian memicu aksi demonstrasi di sekitar gedung pengadilan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Menurut laporan Le Monde, aparat kepolisian antihuru-hara dikerahkan untuk mengepung gedung pengadilan. Sejumlah demonstran mencoba menerobos barikade petugas sembari meneriakkan "Pengkhianat Gading". Kepolisian mengonfirmasi telah mengamankan tiga orang dalam insiden tersebut.

Baca Juga: Mencekam, Polandia Selidiki Upaya Pembunuhan PM Donald Tusk dan Menhan

Aksi unjuk rasa kembali berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kali ini, pendukung Partai PiS berkumpul di depan gedung pengadilan untuk menunjukkan dukungan terhadap para hakim yang tengah bersengketa.

Perkembangan tersebut mendorong Nawrocki mengumpulkan para pemimpin partai politik di istana kepresidenan. Pertemuan itu dihadiri perwakilan kelompok nasionalis, partai sayap kanan, serta beberapa partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Namun, Partai Koalisi Sipil yang dipimpin Tusk tidak menghadiri pertemuan tersebut. Partai Kiri, yang juga tergabung dalam koalisi pemerintah, turut menyatakan tidak menerima undangan dari pihak kepresidenan.

Partai Kiri juga memilih tidak hadir karena menilai Nawrocki merupakan salah satu pihak yang terlibat langsung dalam konflik terkait Mahkamah Konstitusi.

Hingga Sabtu, 31 Oktober 2026 siang, pertemuan antara Nawrocki dan sejumlah pimpinan partai belum menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan. Sementara itu, demonstran yang berkumpul di sekitar gedung pengadilan menuduh pemerintahan Tusk berusaha mengambil alih kendali lembaga peradilan.

Bahkan, akun resmi Mahkamah Konstitusi Polandia di platform media sosial X menyebut tindakan pemerintah tersebut sebagai "kudeta".

Di tengah perselisihan politik yang semakin tajam, Komisi Eropa turut menyampaikan sikapnya. Pada Sabtu, 31 Oktober 2026, lembaga Uni Eropa tersebut meminta Nawrocki memberikan persetujuan terhadap hakim-hakim baru yang sebelumnya telah diajukan oleh parlemen.

Komisi Eropa berpandangan bahwa pengangkatan hakim baru diperlukan agar Mahkamah Konstitusi Polandia dapat kembali menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan konstitusi nasional serta ketentuan hukum Uni Eropa.