Kendalikan Harga Pangan, Kemendagri Desak Pemda Benahi Distribusi dan Perkuat Pasokan Antar Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat koordinasi dengan daerah pemasok serta mengatasi berbagai kendala distribusi guna menjaga stabilitas harga pangan. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan, pengendalian harga pangan tidak cukup dilakukan dengan memantau kondisi pasar.

Pemda juga harus memahami rantai pasokan, termasuk mengenali para pengepul besar dan pelaku distribusi yang berperan dalam penyaluran bahan pokok.

Menurut Tomsi, pemahaman terhadap jalur distribusi akan membantu pemerintah daerah merespons lebih cepat ketika terjadi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di pasar.

“Oleh sebab itu, kita tidak hanya turun ke pasar tapi menguasai, memahami siapa sih pengepul-pengepul besar bahan-bahan pokok itu di pasar,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, dikutip Rabu, 4 November 2026.

Dalam rapat tersebut, Tomsi menyoroti sejumlah komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni cabai rawit, cabai merah, beras, gula pasir, dan bawang merah. Ia secara khusus meminta Pemda mengantisipasi potensi kenaikan harga gula pasir dan bawang merah.

Sementara itu, pemerintah daerah diminta terus memantau perkembangan harga beras medium serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga.

Tomsi menekankan, kendala cuaca maupun distribusi tidak boleh menjadi alasan bagi Pemda untuk berhenti mencari solusi. Pemerintah daerah harus mengetahui sumber pasokan bahan pokok, termasuk daerah terdekat yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kekurangan stok.

Ia juga mendorong Pemda mengambil langkah alternatif melalui gerakan menanam apabila pasokan dari jalur distribusi tidak memungkinkan untuk dipenuhi.

“Kalau memang tidak ada jalan lain silakan gerakan menanam, dan itu yang terbaik, kemudian pahami betul siapa yang menguasai distribusi seperti cabe dan lain sebagainya di daerah, siapa orangnya. Kemudian bila terjadi kesulitan segera pahami daerah terdekat yang mana championnya bisa dihubungkan,” jelas Tomsi.

Baca Juga: Mendagri Minta Tiga Provinsi di Sumatera Tetapkan Status Tanggap Darurat

Baca Juga: Harga Cabai Makin Pedas, Mendag Busan Ungkap Biang Keroknya

Lebih lanjut, Tomsi meminta komunikasi antara Pemda, pelaku distribusi, dan daerah pemasok terus dijaga. Menurutnya, koordinasi yang dilakukan secara rutin harus diikuti tindakan konkret di lapangan, bukan sekadar menjadi agenda rapat.

Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat.

“Ini menandakan apa? Kita berupaya terus bertanggung jawab terhadap masyarakat kita berkaitan dengan harga kebutuhan bahan pokok,” pungkasnya.

Selain membahas pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan, rapat koordinasi tersebut turut membicarakan kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kolaborasi kedua kementerian itu berkaitan dengan program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tomsi mengingatkan agar program tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.